Breaking News:

Berita Banjarnegara

Soal Pembubaran Kuda Lumping, Bupati Banjarnegara: Minta DPRD Ikut Lindungi dan Edukasi Warganya

Bupati Banjarnegara ajak anggota DPRD Kab. Banjarnegara untuk mendampingi dan membersamai masyarakat.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: sujarwo
Istimewa
Ilustrasi. Polisi saat membubarkan pentas seni Ebeg Banyumasan (Kuda Lumping) di Desa Pageralang, Kecamatan Kemrnajen, Kabupaten Banyumas, pada Senin (23/11/2020). 

TRIBUNBANYUMAS,BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, mengajak anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, untuk mendampingi dan membersamai masyarakat (konstituen), terutama terkait kegiatan warga, semisal pengajian, olah raga, kesenian, kegiatan ekonomi atau sejenisnya. 

Ajakan bupati disampaikan ketika memberikan pidato pengantar  Penyerahan Rancangan Raperda di gedung DPRD, Senin (14/6/2021). Raperda dimaksud adalah Perubahan Propemperda dari 19 menjadi 11.

“Mari kita lindungi, kita didik, agar masyarakat bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut namun tetap mematuhi protokol kesehatan,” katanya, Senin (14/6/2021) 

Bupati menyesalkan insiden dibubarkannya pentas kesenian kuda lumping di Madukara baru-baru ini. Dia berharap para wakil rakyat bisa melindungi dan mengedukasi masyarakat dengan baik sehingga insiden seperti tersebut tidak terjadi lagi. 

Di sisiain, terkait agenda rapat hari ini, bupati mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 6 bulan setelah setahun anggaran terakhir.

Adapun hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah disampaikan kepada Ketua DPRD dan Bupati Banjarnegara, pada Selasa, (18/5/2021) lalu, yakni Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah 8 kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Bahan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) secara berturut-turut.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, telah disajikan secara wajar dalam semua hak yang material sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan. 

“Untuk mempertahankan opini tersebut, kita harus bekerja lebih keras lagi membenahi beberapa hal yang belum sempurna, dan masih menjadi temuan Tim BPK RI. Karena ke depan tim auditor tentunya akan melaksanakan audit/pemeriksaan dengan lebih detail," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved