Breaking News:

Berita Karanganyar

Cegah Praktik Korupsi, Pemkab Karanganyar Gelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas

Pemkab Karanganyar menggelar sosialisasi program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang survei penilaian integritas (SPI).

Penulis: Agus Iswadi | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Sosialisasi survei penilaian integritas di Podang I Setda Karanganyar, Selasa (15/6/2021). 

Penulis: Agus Iswadi

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menggelar sosialisasi program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang survei penilaian integritas (SPI) di Ruang Podang I Setda Karanganyar, Selasa (15/6/2021). 

Dalam sosialisasi tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Karanganyar.

SPI yang dilakukan KPK direncanakan dimulai pada Juli hingga Agustus 2021. 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan, SPI ini serentak dilakukan di kabupaten/kota yang ada di Indonesia dalam rangka mencegah adanya praktik korupsi. 

"SPI ini adalah langkah-langkah, upaya-upaya yang diamanatkan oleh KPK untuk mitigasi upaya mencegah praktik korupsi. Maka disurvei, siapa yang disurvei?! Pemerintah dalam hal ini ASN dan Non-ASN," katanya kepada Tribunjateng.com.

Baca juga: Pemprov Jateng Bangun Hetero Space di Solo, Bisa Jadi Pusat Kreativitas Usaha Rintisan dan UMKM

Baca juga: Sidak di Pasar Pecangaan, Ganjar Pranowo Traktir Belanja Pengunjung yang Tertib Protokol Kesehatan

Baca juga: Satresnarkoba Polres Purbalingga Ringkus Dua Tersangka Pengedar Narkoba, Kulakannya Lewat Online

Dia menuturkan, mengenai apa yang ditanyakan saat survei dan caranya seperti apa itu kewenangan dari KPK.

Usai dilakukan survei pada Juli-Agustus 2021, lanjut Yuli, sapaan akrabnya, KPK akan merumuskan hasil survei untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota. 

"Masing-masing disurvei diolah datanya, misal pelayanan tidak baik lho, kan mesti kita ubah. Tidak baiknya dimana ditindaklanjuti," ucapnya. 

Menurut Yuli, SPI ini justru mendukung bagaimana penyelenggara pemerintah daerah memiliki integritas. 

"Bagaimana titik rawan kemungkinan ada praktik korupsi bisa dideteksi dari survei yang dilakukan oleh KPK," terangnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved