Breaking News:

Warga Zona Merah Kendal Dilarang Bikin Hajatan, 50 Persen Pegawai Harus WFH

Pemerintah Kabupaten Kendal kembali memperketat kebijakan bagi masyarakat yang berada di lingkungan zona merah Covid-19.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUN JATENG/SAIFUL MA'SUM
Bupati Kendal Dico M Ganinduto meninjau penerapan isolasi mandiri warga Kelurahan Karangsari Kecamatan Kota Kendal, Selasa (15/6/2021) 

Pemkab Kendal Perketat Kebijakan di Zona Merah Covid-19, WFH 50% hingga Hajatan Dilarang

Penulis: Saiful Masum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal kembali memperketat kebijakan bagi masyarakat yang berada di lingkungan zona merah Covid-19.

Selebaran imbauan terkait pengetatan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah hingga kegiatan masyarakat sudah disampaikan ke masing-masing kecamatan menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kendal.

Terdapat beberapa poin yang diserukan Pemerintah Kendal sebagai upaya penanganan Covid-19 gelombang ke-2 agar bisa ditekan lebih maksimal.

Di antaranya, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kendal diimbau menerapkan work from home (WFH) 50 persen hingga 25 Juni 2021.

Sementara pegawai eselon 2 harus selalu siaga manakala diperlukan sewaktu-waktu.

Begitu juga pelayanan umum diminta agar dibatasi 50 persen dari kapasitas dengan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, Pemkab Kendal juga memperketat aturan main kegaiatan masyarakat yang berada di zona merah (wilayah dengan resiko tinggi) penyebaran Covid-19. Mulai dari meniadakan hajatan, menutup tempat hiburan malam dan wisata, serta membatasi jam operasional restoran, kafe, pasar tradisional, hingga pusat perbelanjaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Moh Toha membenarkan adanya kebijakan itu di Kabupaten Kendal.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved