Benarkah Jateng Mulai Kekurangan Oksigen? Ini Penjelasan Sekretaris Persi Lia Gardenia

"Kita harus memutuskan satu sebagai prioritas dan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making kalau mau memutus mata rantai covid-19. Negara mayoritas yang sudah melewati puncak kasus, menggunakan optimum social restriction atau lockdown," cetusnya.

Menurut dia, pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Ia berujar, pilihan yang paling radikal adalah lockdown.

Ada dua opsi yang diusulkan IAKMI. Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal tapi paling logis," katanya, dalam Konferensi Pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' dalam YouTube, Minggu (20/6).

Hermawan menyebut, lockdown regional merupakan opsi yang bisa membantu Indonesia keluar dari situasi lonjakan pandemi covid-19. Ia menegaskan, lockdown dapat memutus mobilitas orang dengan ketat.

Lockdown juga menjadi opsi yang disarankan, karena berkaca pada negara-negara yang sukses mengatasi pandemi covid-19. Beberapa di antaranya seperti Australia, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Eropa.

"Cara itu yang paling riil. Kalau tidak ya ekonomi terus terpuruk," paparnya.

Hermawan menyatakan, kerugian ekonomi akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah. Dengan demikian, ketika kesehatan pulih, ekonomi nasional pun bisa dipulihkan. Ia menilai, hingga saat ini belum ada kebijakan yang cukup kuat dari pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Ia juga mengkritik kebijakan 'gas-rem' yang seringkali jadi narasi Presiden Joko Widodo saat kasus melonjak. Menurutnya, kebijakan 'gas-rem' tak cukup kuat mengatasi pandemi, bahkan bisa jadi bom waktu.

"Rem-gas, rem-gas itu adalah kebijakan terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu (ledakan kasus-Red)," tukasnya.

Ia berpendapat, jika kebijakan pemerintah seperti ini terus, Indonesia tidak akan pernah selesai mengatasi pandemi. "Rasa-rasanya kalau negara kita begini-begini saja, kita tidak akan pernah keluar dari pandemi covid-19," tandasnya.

Hermawan mengungkapkan, pendekatan surveilans yang dilakukan pemerintah yaitu tracing, testing, treatment (3T) juga masih lemah. Menurut dia, setelah 15 bulan pandemi, kemampuan pelacakan dan pengetesan covid-19 di Indonesia cenderung rendah.

Hal itu dibarengi dengan rendahnya jumlah laboratorium yang bisa melaporkan hasil tes PCR secara rutin tiap hari. "Ini menunjukkan gap antara kabupaten/kota di Indonesia begitu dalam dan tinggi, yang menyebabkan fenomena gunung es Covid-19," katanya.

Berikutnya, program vaksinasi covid-19 yang dinilai Hermawan terlalu ambisius dan mengada-ada. Hermawan berpendapat, tidak mungkin vaksinasi covid-19 di Indonesia bisa rampung dalam waktu belasan bulan seperti yang ditargetkan pemerintah. Ia berujar, laju vaksinasi di Indonesia masih lambat. Satu alasannya karena Indonesia bukan negara produsen vaksin covid-19.

"Bukti terpampang, betapa rate vaksinasi kita di bulan Juni ini ditargetkan kira-kira 1 juta/hari, tapi jauh sekali, sekarang ini kita masih 100-200 ribu per hari. Vaksin bukan solusi jangka pendek. Kita berharap vaksin jadi public health initiative, tapi tentu bukan solusi saat ini," tuturnya. (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari/Tsarina Maharani/cnn)

Baca juga: Supermarket Bahan Bangunan Toms Hadir di Semarang Barat

Baca juga: Gara-gara Uang Obat Cacing, Cucu Lukai Neneknya dengan Pisau Dapur 

Baca juga: Italia Lolos ke 16 Besar Euro 2020, Manuel Locatelli dan Nicolo Barella Malah Perang di Bench

Baca juga: Dampak Penutupan Jalan terhadap Penjualan Handphone di Plaza Simpanglima Semarang