Blak-blakan Abdul Kadir Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Terkait Israel

Isu Palestina juga mempunyai pengaruh di dalam negeri. Hal yang seringkali menjadi sorotan adalah adanya bantuan-bantuan yang digalang masyarakat untuk Palestina. Apa Kemlu menyoroti ini?

Kita cukup aktif. Terutama dalam menggalang bantuan dari negara Indonesia sendiri, dan juga pemerintah menggalang dengan beberapa lembaga-lembaga non pemerintah, termasuk Majelis Ulama Indonesia, kita membangun rumah sakit dan sebagainya. Termasuk juga dengan palang merah Indonesia (PMI). Tapi mengenai sumbangan-sumbangan yang dikoordinasikan oleh individual atau organisasi tertentu, kita memonitor. Namun Kemenlu tidak punya mesin untuk mendeteksi bagaimana pergerakan penyaluran dan sebagainya.

Beberapa waktu lalu ada berita seseorang memperoleh informasi dari otoritas Palestina, bahwa selama ini bantuan masyarakat Indonesia untuk warga Palestina tidak pernah tersalurkan?

Kita menerima beberapa laporan, dan sampai sekarang kita masih melakukan konfirmasi lebih lanjut tentang hal-hal itu.

Bantuan Indonesia diperkirakan jatuh pada kelompok Hamas. Apa ini menjadi perhatian Kemenlu?

Saya ingin meluruskan, tidak benar bila Hamas berideologi Syiah walau memiliki kedekatan dengan Iran. Kedua, apakah Hamas secara internasional diakui sebagai organisasi terorisme? tidak. Di PBB, walau Amerika Serikat dan Israel berusaha memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris, kenyataannya Hamas bukan dianggap sebagai organisasi teroris di PBB. Hamas dianggap menjadi organisasi teroris oleh beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat.

Mengenai sumbangan-sumbangan, seperti saya sampaikan, walau menerima laporan dan memonitor semuanya, kita tidak tahu persis apakah ini diberikan pada Hamas atau tidak. Namun perlu saya jelaskan di sini bahwa posisi Indonesia di sini netral, termasuk dalam perseteruan antara Hamas dengan Fatah.

Kita mendorong, bahkan Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus menggarisbawahi pentingnya persatuan di antara Palestina. Di mana pembicaraan perdamaian internal antara Hamas dengan Fatah, merupakan langkah terpenting yang perlu diambil Palestina.

Menurut bapak Hamas tidak menganut aliran Syiah?

Hamas bukan organisasi seperti itu. Terlepas anggota per orangnya beragama apa saya tidak tahu persis. Tapi secara institusi, menurut saya, Hamas bukan beraliran Syiah. Bahkan secara keorganisasian Hamas cukup dekat dengan Ikhwanul muslimin di Mesir. Meskipun bisa jadi individunya beraliran Syiah, saya tidak tahu persis. Namun umumnya sebagian besar orang Palestina bukan Syiah.

Bagaimana nasib WNI yang sempat bergabung dengan kelompok teroris ISIS saat ini?

Kita mendapatkan beberapa laporan, bahkan kita memiliki misi untuk menarik beberapa orang tertentu. Mereka yang dulu terdampar di Suriah itu motivasinya bermacam-macam. Meskipun sebagian besar memang ada yang terlibat ISIS. Yang terlibat kegiatan-kegiatan terorisme ISIS, pemerintah sudah melakukan tuntutan hukumnya.

Namun kendala utama yang dihadapi adalah pembuktian, karena semua barang bukti ada di Suriah. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar terlibat gerakan terorisme.

KUHP kita menganut prinsip nasional aktif, di mana hukum kita bisa berlaku di laur negeri. Apabila dilakukan oleh WNI. Saya rasa secara legal kita bisa menerapkan hukum bagi WNI anggota ISIS yang melakukan terorisme. Tapi tantangan yang dihadapi adalah masalah pembuktian.

Hasil pantauan Kemenlu, berapa jumlah WNI di Suriah yang sempat bergabung dengan ISIS?