Blak-blakan Abdul Kadir Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Terkait Israel

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jaelani menekankan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel sejauh ini belum akan dilakukan. Itu dikarenakan Indonesia mendukung penuh terwujudnya kemerdekaan Palestina yang komprehensif dan diakui internasional. Hal tersebut bahkan telah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menghubungi pemerintah Palestina pada 16 Desember 2020.

"Pada 16 Desember, saat menghubungi pemerintah Palestina, Pak Jokowi mengatakan bahwa, terlepas dari dinamika di Timur Tengah, Indonesia tidak akan pernah melakukan normalisasi dengan Israel sampai terwujudnya kemerdekaan Palestina berdasarkan perdamaian yang komprehensif," kata Abdul Kadir Jailani saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Sabtu (19/6).

Sebagai negara non blok, Indonesia mengusung perdamaian antara Israel-Palestina bisa diwujudkan. Indonesia, kata Abdul, tidak bisa ambil kompromi bila ingin menuntaskan konflik panjang antara Israel-Palestina."Apabila kita ingin mendukung rakyat Palestina, maka kita harus bersikap seperti itu. Sikap yang lebih berkompromi, justru akan melunakkan, dan memperkuat posisi Israel dalam proses perundingan," jelas Abdul.

Sampai saat ini, konflik Israel-Palestina terus berlanjut lantaran empat isu krusial yang tak kunjung selesai. Pertama adalah masalah rekognisi internasional atas Yerusalem sebagai ibu kota, kemudian batas negara antara Israel-Palestina harus mengikuti batas sebelum tahun 1967.
Ketiga mengenai masalah pemukiman Yahudi. Keempat, yang lebih sulit, adalah hak rakyat Palestina untuk bisa kembali ke rumah dan tanahnya yang telah diambil oleh Israel selama ini. "Keempat isu ini yang paling fundamental, apabila keempat isu ini dapat diselesaikan, dapat terwujud perdamaian," papar Abdul Kadir.

Berikut petikan wawancara lengkap Tribun Network dengan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jaelani:

Apakah Anda ikut berperan di dalam menyiapkan sikap Indonesia atas konflik Israel-Palestina?

Pertama mengenai bagaimana mesin diplomasi Kemenlu berjalan, dalam konteks respons kita terhadap situasi yang terjadi di Palestina. Hal ini sudah terjadi sering kali. Mesin diplomasi kita sudah cukup responsif, sehingga ketika krisis di West Bank (Tepi Barat) dan di Gaza, menggunakan mesin diplomasi yang ada, melakukan koordinasi dan merumuskan sikap Indonesia terhadap apa yang terjadi.
Langkah awal yang perlu kita lakukan pada saat ini, kita menekankan gathering facts dulu, memanfaatkan keberadaan kedutaan besar kita, dan melakukan konsultasi secara informal.

Diplomasi sekarang sangat dipengaruhi dunia digital. Sehingga kita memanfaatkan teknologi digital dalam hal ini, termasuk menggunakan WhatsApp. Sekadar informasi, di sini dalam konflik Israel-Palestina, Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus melakukan konsultasi dengan mitra kerjanya. Dan kita di Kemenlu memberikan informasi dan menyiapkan talking points, bagaimana dan apa yang hendak disampaikan oleh pimpinan kita.

Apa yang dilakukan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika saat akan memberikan masukan pada menteri?

Kita mengumpulkan fakta dulu, fakta apa yang terjadi di lapangan. Setelah memperoleh fakta, baru kemudian kita melakukan analisis. Melalui analisis itu kami memberikan saran dan rekomendasi, itu yang kita lakukan. Indonesia punya pengaruh tidak dalam menyelesaikan konflik panjang antara Israel-Palestina?

Peranan Indonesia itu sangat dielu-elukan, sangat diharapkan. Terutama dalam krisis kemarin, Ibu Menteri Luar Negeri secara khusus, bersama menteri luar negeri Turki saat ini datang ke New York. Dan apakah kita negara berpengaruh? Kita sanga berpengaruh. Persoalannya, banyak orang berekspektasi pada sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan. Dalam beberapa wawancara saya tegaskan, Indonesia akan melakukan apa saja sepanjang hal itu diperbolehkan dan dimungkinkan dalam koridor, praktik diplomasi dan aturan internasional.

Kita sangat berperan sekali di OKI, di majelis umum PBB, apalagi waktu kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB waktu 2019-2020? Pada saat itu Indonesia berperan sangat penting sekali. Ketika kita jadi Ketua Dewan Keamanan PBB, Indonesia menolak resolusi yang berusaha meng-impose peta perdamaian Palestina yang dianggap tidak adil.

Krusial poin ada pada Israel, utamanya pada negara-negara yang selama ini memberikan support. Posisi Indonesia, apa bisa memberikan tekanan pada Israel secara direct?

Indonesia memiliki power dan bargaining position yang baik. Walaupun demikian tentu kita menyadari bahwa kita juga memiliki keterbatasan. Persoalan dalam konflik Israel-Palestina, itu seharusnya bukan hanya di pundak Indonesia saja. Tanggung jawab semua masyarakat internasional, dan tugas utama Indonesia, kita selalu berdiri di depan, untuk mengkonsolidasikan, menggalang dukungan internasional dan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.

Namun kita menghadapi kenyataan yang cukup sulit. Yaitu negara-negara barat terutamanya, memiliki sikap yang sedikit berbeda. Dan ini merupakan tantangan yang sedikit berat. Saya harus akui itu. Oleh karenanya kita akan terus menghadapi ini dengan beragam tantangan yang harus kita hadapi.