Penjara Menanti Warga Filipina yang Tolak Vaksinasi Covid-19

TRIBUNJATENG.COM, MANILA - Rodrigo Duterte, presiden Filipina, mengancam akan memenjarakan warganya yang menolak vaksinasi Covid-19.

Saat ini virus corona telah menginfeksi lebih dari 1,3 juta warga Filipina dan menyebabkan lebih dari 23.000 kematian.

"Anda memilih vaksin, atau saya akan memenjarakan Anda," kata Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi pada Senin (21/6),  menyusul laporan rendahnya jumlah warga yang memilih untuk divaksinasi di beberapa lokasi vaksinasi di ibu kota Manila.

Baca juga: Menu Diet 3 Hari Tanpa Menyiksa: Berat Turun 5 Kilogram, Hari Keempat Bebas Makan Apapun

Baca juga: Ivermectin Obat Covid-19 Sudah Dapat Izin Edar BPOM, Harganya Rp 5.000 Per Butir

Baca juga: Hasil Lengkap Euro 2021, Denmark Ledakkan Rusia, Belgia Kacaukan Parkiran Bus Finlandia

Baca juga: Profil dan Biodata Chevra Yolandi Pacar Baru Via Vallen

Pada 20 Juni, pihak berwenang Filipina telah memvaksinasi penuh 2,1 juta orang, membuat kemajuan yang lambat menuju target pemerintah untuk mengimunisasi hingga 70 juta orang tahun ini di negara berpenduduk 110 juta.

Duterte, yang telah dikritik karena pendekatannya yang keras untuk mencegah virus, juga mendukung keputusannya untuk tidak membiarkan sekolah dibuka kembali.

Pernyataan Duterte bertentangan dengan pernyataan pejabat kesehatannya yang mengatakan bahwa sementara orang didesak untuk menerima vaksin Covid-19, itu sukarela.

"Jangan salah paham, ada krisis di negara ini," kata Duterte. "Saya hanya kesal dengan orang Filipina yang tidak mengindahkan pemerintah,” katanya.

Dalam pidato yang sama, Duterte mengecam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), setelah seorang jaksa ICC meminta izin dari pengadilan untuk penyelidikan penuh atas pembunuhan perang narkoba di Filipina.

Duterte, yang pada Maret 2018 membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian pendirian ICC, mengulangi bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan tersebut, menggambarkan ICC sebagai "banteng ***".

"Mengapa saya membela atau menghadapi tuduhan di depan orang kulit putih. Anda pasti gila," kata Duterte.

Setelah memenangkan kursi kepresidenan pada 2016, Duterte melancarkan kampanye antinarkotika yang telah menewaskan ribuan orang.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan pihak berwenang telah mengeksekusi tersangka narkoba, tetapi Duterte membela mereka dengan mengadakan tersangka narkoba itu melawan saat ditangkap.

Juru bicara ICC Fadi El Abdallah menanggapi hal ini dengan mengatakan: "Pengadilan adalah lembaga peradilan yang independen dan tidak mengomentari pernyataan politik".

Vaksinasi Rendah

Vaksinasi Covid-19 di Filipina termasuk terendah dibandingkan dengan negara tetangganya. Hanya empat persen dari 110 juta warga Filipina yang telah divaksin Covid-19 satu dosis pada 6 Juni lalu. Dan hanya 1,4 persen yang sudah divaksin untuk dosis kedua.