OPINI Gunawan : "Follow Back The Source Of Asset" Terbosan Berantas Korupsi

"Follow Back The Source Of Asset" Terbosan Berantas Korupsi
olah Gunawan | Mahasiswa Magister Hukum UNS

MEMBAHAS masalah korupsi di negeri ini nyaris tak ada habis. Rakyat jelata hingga elit politik sudah tahu kondisi tentang korupsi di Indonesia. S

ejarah panjang bangsa Indonesia sebenarnya terekam jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. Dilansir dari acch.kpk.go.id, pada tahun 1970, bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soeharto kala itu meyakinkan rakyat bahwa pemerintahannya serius memberantas korupsi.

Bahkan, ia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. Tiga tahun sebelumnya, juga di era Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.

Dalam pelaksanaannya tim tidak berfungsi. Selain itu masih di era Presiden Soeharto, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalam undang-undang ini telah memberikan pemberatan terhadap ancaman pidananya.

Seiring berjalannya waktu, ide pembentukan lembaga antikorupsi diutarakan pada masa pemerintahan BJ Habibie. Presiden RI ke-3 itu mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ia kemudian membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Berikutnya, Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN lahir pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Gus Dur lantas membentuk badan negara guna mendukung upaya pemberantasan korupsi. Seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Ombudsman Nasional, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Namun, melalui judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan.

Sementara pada masa kepemimpinan Megawati, di tengah-tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Komisi inilah yang menjadi cikal bakal KPK yang ada saat ini. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai dasar pembentukan diselesaikan di era Megawati.

Namun, saat ini pun kita saksikan bersama, KPK RI yang menjadi panglima harapan terakhir untuk melakukan pemberatasan korupsi sedang mengalami kegoncangan internal. Permasalahan ini tentu akan berimbas terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK.

RUU Perampasan Aset

Seperti yang sudah kita pahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana korupsi adalah bermotif ekonomi untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Harta kekayaan bagi koruptor merupakan darah yang menghidupinya, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi adalah dengan menelusuri sumber darahnya apakah sumber tersebut sah atau tidak sah.

Upaya untuk membentuk RUU Perampasan Aset telah dilakukan, namun RUU ini justru ditelantarkan oleh pemerintah dan DPR. RUU Prolegnas Prioritas 2021 tidak tercantum RUU Perampasan Aset. Namun kita tidak boleh menyerah, upaya penggunaan hukum yang progresif masih bisa dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penguatan Komitmen

Mempergunakan penafsiran hukum progresif terhadap substansi hukum serta didukung penguatan komitmen oleh seluruh stakeholder diperlukan dalam upaya memberantas korupsi. Penanganan pemberantasan korupsi dengan upaya pencegahan serta penindakan bernuansa represif serta pemberatan ancaman pidana dengan penerapan TPPU (tindak pidana pencucian uang) rupanya juga belum mampu membuat efek jera terhadap para pelakunya.