OPINI Gunawan : "Follow Back The Source Of Asset" Terbosan Berantas Korupsi

Menelisik Sumber Kekayaan

Sebuah metode baru coba ditawarkan oleh penulis. Metode ini penulis namakan Follow Back The Source Of Asset. Jika di terjemahkan secara bebas maka berarti metode mengikuti atau menelisik ke belakang sumber kekayaan. Metode ini berusaha untuk keluar dari kebiasaan metode lama dalam pemberantasan korupsi.

Jika selama ini, metode pemberantasan korupsi selalu diawali dengan pembuktian atas perbuatan korupsi seseorang serta memberikan hukuman terhadap badan, serta melakukan penelusuran dan penyitaan terhadap hasil kejahatan korupsinya, maka metode baru ini mencoba membalik arah dengan mendasarkan kepada pengungkapan hasil korupsi dan “memaksa” pelaku untuk membuktikan bahwa harta bendanya bukan dari hasil korupsi.

Metode ini bisa dilaksanakan dengan melibatkan kontrol sosial dari masyarakat. Yaitu melaporkan informasi itu kepada APH. Berdasar laporang itu APB punya pintu masuk untuk kroscek terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat publik tersebut. Apabila LHKPN ternyata tidak sesuai dengan keadaan faktual, maka ini menjadi petunjuk adanya ketidakwajaran.

Menjerat Pejabat Publik

Adakah instrumen hukum yang dapat menjerat pejabat publik pemilik harta berlebih melebihi profilenya? Bisa dengan pengopersionalan hukum secara progresif UU TPK Pasal 12B UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang diamandemen melalui UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang gratifikasi.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan apabila penerima gratifikasi tidak melaporkan dalam 30 hari kepada KPK maka terhadap penerima bisa dikenakan sanksi pidana.

Maka ketika nantinya terdakwa gagal membuktikan bahwa harta bendanya diterima dari pendapatan yang sah maka harta benda tersebut dianggap sebagai hasil dari korupsi. Secara teknis pembuktian, penuntut tetap memiliki kewajiban untuk sampai pada batas tertentu meyakinkan hakim bahwa telah terjadi penambahan aset dari terdakwa yang tidak sesuai dengan lawful income-nya.

Kemudian dengan bantuan presumption of law bahwa pejabat publik yang pertambahan kekayaannya tidak bisa dijelaskan secara hukum akan diasumsikan sebagai illicit enrichment sampai yang bersangkutan mengajukan fakta lainnya yang lebih kuat terkait asal usul penambahan harta tersebut.

Metode “Follow Back The Source Of Asset” mempunyai keunggulan karena meringankan beban pembuktian dan relatif lebih banyak peluang untuk mengungkap tindak pidana korupsi serta pada akhirmya diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan dapat memberikan solusi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Berani memulai? (*)

Baca juga: Hotline Semarang : Apakah RS Jiwa Dr Amino Buka Ruang Isolasi?

Baca juga: Fokus : Delta, Kehadiranmu Sungguh Terlalu

Baca juga: Video Truk Alami Rem Blong di Turunan Silayur Semarang

Baca juga: Video 6 Muda-Mudi Terjaring Razia di Kos-Kosan