Breaking News:

DPRD Kendal

DPRD Kendal Dorong Pemkab Update DTKS per Tahun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal mendorong penuh pemerintah kabupaten melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUN JATENG/SAIFUL MA'SUM
DPRD Kendal. 

Penulis: Saiful Masum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal mendorong penuh pemerintah kabupaten melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada 2021. Hal ini menindaklanjuti program Komisi VIII DPR RI yang menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki DTKS pada tahun ini.

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan, tak hanya perbaikan data kemiskinan saja, dewan juga mendorong Dinas Sosial Kendal agar melakukan update data setiap tahunnya secara continue. 

Dengan itu, data penerima bantuan sosial di Kabupaten Kendal akan terus update dari tahun ke tahun. Sehingga, penyaluran bantuan dari pemerintah atau instansi lain bisa menyasar kepada warga yang benar-benar membutuhkan dengan tepat.

"Pemutaakhiran data ini (DTKS), saya harap terus dilakukan upgrade, paling tidak setahun sekali. Karena yang ada di masyarakat itu berubah-ubah. Misal kita bisa lihat dari sisi rumahnya bagus, namun sisi hari ini misal pendapatannya tidak ada," terangnya, Jumat (25/6/2021).

Lebih lanjut, DPRD Kendal khususnya komisi D akan terus berkordinasi dengan mitra kerja Dinas Sosial agar keakuratan DTKS Kendal terus terjaga setiap tahunnya. Dengan harapan, penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran bisa ditekan.

Sebagai Ketua DPRD, Makmun berharap petugas pendataan atau perbaikan DTKS bisa melihat dan memotret kondisi masyarakat secara fair (adil) dan objektif. Khususnya, jangan sampai mengedepankan faktor like and dislike agar objektivitas di lapangan tetap terjaga. 

Makmun mengajak para petugas pendataan warga miskin dan kurang mampu agar bisa melaksanakan tugasnya secara jujur. Termasuk semua lapisan masyarakat dalam memberikan keterangan perekonomian masing-masing.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terus berlomba-lomba menjadi calon penerima bantuan sosial. Apalagi saat ini dalam suasana pandemi Covid-19. 

"Saya harap masyarakat mulai jujur dengan ekonomi masing-masing termasuk juga petugas pendata. Karena petugas pendata ini kadang di lapangan ada kendala. Faktanya, kadang ada orang dikategorikan mampu namun dapat bantuan, sementara keluarga yang dilihat ekonominya rendah, namun tidak dapat bantuan," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved