DPRD Kendal Dorong Pemkab Update DTKS per Tahun

Penulis: Saiful Masum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal mendorong penuh pemerintah kabupaten melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada 2021. Hal ini menindaklanjuti program Komisi VIII DPR RI yang menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki DTKS pada tahun ini.

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan, tak hanya perbaikan data kemiskinan saja, dewan juga mendorong Dinas Sosial Kendal agar melakukan update data setiap tahunnya secara continue. 

Dengan itu, data penerima bantuan sosial di Kabupaten Kendal akan terus update dari tahun ke tahun. Sehingga, penyaluran bantuan dari pemerintah atau instansi lain bisa menyasar kepada warga yang benar-benar membutuhkan dengan tepat.

"Pemutaakhiran data ini (DTKS), saya harap terus dilakukan upgrade, paling tidak setahun sekali. Karena yang ada di masyarakat itu berubah-ubah. Misal kita bisa lihat dari sisi rumahnya bagus, namun sisi hari ini misal pendapatannya tidak ada," terangnya, Jumat (25/6/2021).

Lebih lanjut, DPRD Kendal khususnya komisi D akan terus berkordinasi dengan mitra kerja Dinas Sosial agar keakuratan DTKS Kendal terus terjaga setiap tahunnya. Dengan harapan, penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran bisa ditekan.

Sebagai Ketua DPRD, Makmun berharap petugas pendataan atau perbaikan DTKS bisa melihat dan memotret kondisi masyarakat secara fair (adil) dan objektif. Khususnya, jangan sampai mengedepankan faktor like and dislike agar objektivitas di lapangan tetap terjaga. 

Makmun mengajak para petugas pendataan warga miskin dan kurang mampu agar bisa melaksanakan tugasnya secara jujur. Termasuk semua lapisan masyarakat dalam memberikan keterangan perekonomian masing-masing.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terus berlomba-lomba menjadi calon penerima bantuan sosial. Apalagi saat ini dalam suasana pandemi Covid-19. 

"Saya harap masyarakat mulai jujur dengan ekonomi masing-masing termasuk juga petugas pendata. Karena petugas pendata ini kadang di lapangan ada kendala. Faktanya, kadang ada orang dikategorikan mampu namun dapat bantuan, sementara keluarga yang dilihat ekonominya rendah, namun tidak dapat bantuan," jelasnya.

Ia berharap, gejolak permasalahan di lingkungan masyarakat ini harus segera diantisipasi dengan cepat. Melalui perbaikan data secara berkala. 

Belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain seperti doble data meski menggunakan satu NIK atau penerima bantuan yang dianggap memiskinkan diri meski tergolong keluarga yang mampu atau sejahtera. 

"Kemampuan (ekonommi, red) seseorang di lapangan berubah-ubah. Misal rumahnya bagus, namun bisa jadi sekarang tidak punya penghasilan karena pandemi. Atau rumah itu dibangun beberapa tahun saat kerja di luar negeri. Bisa juga usahanya tersendat karena pandemi, ini bisa menjadi suatu pertimbangan untuk dikategorisasikan mereka layak dapat bantuan, tidak hanya melihat dari sektor rumah yang ada saja," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kendal, Subarso mengatakan, dari total 68.000 orang yang masuk dalam DTKS Kendal, terdapat 4.000-an orang yang kini sudah tidak layak dapat bantuan. 

Mayoritas merupakan penerima bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan pangan non tunai (BPNT). 

Pihaknya akan berupaya penuh melakukan perbaikan data pada 2021 ini agar ke depan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

"Ada 4.000 data yang saat ini diketahui sudah tidak layak lagi dapat bantuan. Nanti akan dilakukan perbaikan data dengan menghapus data yang tidak layak diganti dengan warga yang lebih layak," ujarnya. (Sam)