7.600 RT di Jateng yang Dilockdown Masih Ada Masalah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan lebih dari 7.600 wilayah RT di Jawa Tengah telah dilockdown. Menurutnya, penerapan lockdown masih ada permasalahan terkait implementasi.

Ganjar mengklaim, pelaksanaan PPKM mikro sudah bagus, tinggal masalahan implementasi kasus positif.

"Maka kalau kita bisa kunci seperti itu nanti kalau yang positif itu banyak, data akan terkunci dalam sistem. Jadi, datanya harus bagus, datanya harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Sehingga, nanti base on data itu analis kita harapkan tidak keliru," ucapnya di Solo, Rabu (30/6).

Menurutnya, pihaknya saat ini sedang melakukan persiapan rumah sakit darurat seperti yang ada di Solo.

Ganjar menjelaskan, yang sudah memiliki rumah sakit darurat adalah Semarang, Solo, Banyumas, dan Kendal. "Kita minta area yang berbahaya seperti Kudus, Jepara, dan Grobogan segera membuat juga. Kita juga dorong setiap desa punya tempat isolasi terpusat agar bisa lebih mudah untuk mengelola mereka yang sakit," ungkapnya.

Dia mengatakan akan sedikit merubah standar operasional prosedur (SOP). Menurut Ganjar, kalau penyakitnya berat atau kronis langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan, kalau ringan dibawa ke rumah sakit darurat. Bila tanpa gejala diminta isolasi saja di rumah.

"Kalau seluruhnya kena baru isolasi di rumah. Jogo Tonggo dan RT membantu. Karena kondisi sudah seperti ini penanganannya harus luar biasa, caranya harus luar biasa," jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro meminta, agar kebijakan tersebut disertai dengan detail langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kebijakan ini menjadi bias.

"Segala upaya untuk menekan Covid-19 di Jateng tentunya kami dukung. Namun terhadap kebijakan lockdown 7.000-an RT, kalau tidak jelas arahnya, hanya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat," kata Sriyanto, Rabu (30/6).

Menurutnya, rencana lockdown mikro tingkat RT ini, masih menimbulkan banyak pertanyaan di tingkat bawah. Lantaran, belum ada panduan yang jelas, termasuk terkait bantuan logistik atau kompensasi jaminan hidup.

"Istilah lockdown kan sudah begitu banyak dikenal masyarakat, nah jika diterapkan, yang ada di benak masyarakat akan ada kompensasi dari pemerintah guna menanggung segala kebutuhan hidupnya. Padahal kebijakan ini belum jelas," kata pria yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Namun faktanya, lanjutnya, pada setiap lingkungan, jika ada warga yang dinyatakan positif, kebanyakan semua kebutuhan khususnya keperluan makan dan minum ditanggung tetangga melalui program Jogo Tonggo.

Bahkan, ada yang swadaya alias tetangga dengan sukarela memberikan bantuan, tidak ada bantuan dari pemerintah.

Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi Bidang Keuangan, ia meminta agar refocusing anggaran APBD Provinsi Jateng bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.

"Dengan adanya refocusing anggaran tersebut, jika benar-benar ada lockdown bagi 7.000-an RT maka anggaran harus dikucurkan," tegasnya.