Pantau PPKM Darurat di Pekalongan, Ganjar : Kalau Ada Kerumunan Bubarke

Penulis : Indra Dwi Purnomo

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau pemberlakuan PPKM darurat Jawa-Bali di Kota Pekalongan.

Dalam kunjungannya Ganjar meminta kepada bupati/wali kota termasuk TNI Polri untuk lebih tegas dalam melaksanakan penerapan PPKM darurat

"Kalau displin belum banget. Pagi tadi saya keliling di Kota Semarang, masih banyak orang nongkrong di warung. Maka dari itu saya minta bupati/wali kota bersama TNI-Polri untuk lebih tegas lagi. Kalau ada yang nongkrong bubarke (bubarkan)," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengunjungi RSUD Bendan, Minggu (4/7/2021).

Menurut Ganjar, sebelumnya edukasi kepada masyarakat lebih diutamakan, namun saat ini harus tegas. Sebab jika tidak, maka PPKM darurat tidak akan berhasil.

"Kalau ada kerumunan langsung ditegur, pulang sekarang. Kita ingatkan dengan intonasi tinggi, agar masyarakat tahu bahwa ini serius. Kita ditargetkan mengurangi penyebaran sampai 10.000 kasus perhari lho. Ini berat, maka kami minta masyarakat berpartisipasi termasuk kita meningkatkan penegakan hukumnya," ujarnya.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah ini. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan seperti apapun tidak akan berjalan.

"Saya hari ini bersedih. Tadi malam Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saya meninggal karena Covid-19. Tiap hari kita mendengar kabar yang sama dari rekan, saudara dan lainnya. Tiap hari pasti ada suara sirene ambulans. Jadi tolong, ayo bantu dengan cara menahan diri di rumah, selama PPKM Darurat ini berjalan," ucapnya.

Tidak hanya itu, Ganjar juga ingin memastikan semua daerah siap dari sisi medis.

Rumah sakit harus menambah tempat tidur, tempat isolasi terpusat disiapkan termasuk oksigen dan tenaga kesehatan.

"Saya ke RSUD Bendan Pekalongan, cek tempat tidurnya sudah ditambah sampai 40 persen. Saya cek oksigen juga sudah aman. Tempat isolasi juga sudah disiapkan sehingga relatif siap."

"Kalau kurang, bisa kerjasama dengan universitas atau instansi lain yang punya gedung. Skenario-skenario itu harus disiapkan, termasuk skenario memakai tenda. Dari TNI/Polri sudah siap," imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan pihaknya siap melaksanakan PPKM darurat.

Pihaknya siap memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar.

"Siapapun yang melanggar, pasti kami berikan sanksi tegas. Tidak ada yang boleh menawar lagi," katanya.