BERITA LENGKAP : Kapolri Pimpin Penyekatan di Solo

TRIBUNJATENG.COM, SOLO -- Kapolri, Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo pimpin penyekatan di Pos Faroka Solo, Jumat (9/7).

Kapolri didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito meninjau langsung penyekatan di salah satu pintu masuk Kota Bengawan tersebut.

Bahkan, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB juga ikut menyetop kendaraan berpelat nomor luar Solo yang sedang melintas.

"Melaksanakan pengecekan langsung terkait PPKM Darurat. Di mana saat ini di titik Penyekatan Faroka melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang akan melintas di Kota Solo," ucap Sigit.

Tentunya, lanjut Sigit, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang boleh masuk yaitu pekerja sektor kritikal dan esensial. Bahkan, esensial pun diatur dan dibatasi.

"Oleh karena itu jadi penting untuk memiliki sistem terkait pemeriksaan. Sehingga, tidak terjadi kerumunan yang panjang," jelasnya.

Mantan Kapolresta Solo itu menyampaikan, pihaknya memberikan evaluasi sehingga masyarakat harian bekerja di wilayah Solo ada tanda khusus. "Setelah pemeriksaan awal ada tanda khusus dan pemeriksaan di jalan akan jauh lebih lancar," ungkapnya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta seluruh masyarakat paham terkait dengan pelaksanaan PPKM Darurat.

"Tujuannya adalah agar mobilitas masyarakat tidak terlalu banyak. Kita tekan sampai 30 persen, bahkan 50 persen harapannya," tuturnya.

Menurut Panglima, apabila tercapai 50 persen atau 30 persen, maka tidak terjadi kontak erat antar masyarakat.

"Bahkan meminimalisir terjadinya transmisi lokal dan wilayah. Dari wilayah lain masuk wilayah yang belum ada kasus yang berat," tandasnya.

Kunci Desa

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan evaluasi minggu pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya, adalah soal pergerakan manusia yang masih tinggi.

Untuk itu, orang nomor satu di Jawa Tengah itu menginstruksikan agar pergerakan masyarakat dibatasi pada level terkecil yaitu tingkat desa. 

"Kemarin sore kita mengevaluasi secara nasional, disiplinnya masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusianya masih cukup tinggi," kata Ganjar, dalam rilisnya, Jumat (9/7).

Ganjar mengatakan, data pusat menunjukkan data penurunan mobilitas di Jawa Tengah saat ini baru mencapai 18 persen atau setengah dari target 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu, katanya, peningkatan pengamanan di daerah perlu dilakukan.

"Tapi rasa-rasanya kalau kita akan melakukan itu di tengah jalan kok tidak mudah ya. Pasti akan terjadi friksi-friksi," ucapnya.

Sehingga, Ganjar menginstruksikan Pj. Sekda Provinsi Jateng, Prasetyo Aribowo, untuk berkomunikasi dengan para Sekda se Jateng agar menggandeng tokoh-tokoh di level terkecil.

"Ajak yuk Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya. Pemerintahan mana yang paling kecil?

Ya desa. Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikuncinya di situ sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak," jelasnya.

Dikatakannya, pergerakan tetap dibolehkan, bagi mereka yang sesuai dengan ketentuan dari PPKM Darurat. Seperti pekerja di sektor critical dan esensial.

Di sisi lain, Ganjar juga telah menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Disnakertrans untuk mensosialisasikan kembali pada pelaku industri besar maupun perusahaan untuk mengelola dengan baik usahanya.

"Saya tadi pagi ke KIW, komunikasi dengan dirutnya, untuk menyampaikan kepada pengusaha agar bisa mengontrol di sana. Sehingga kurangi pergerakan, sekali lagi kurangi pergerakan," tegas Ganjar. (kan/nal)

Baca juga: UPDATE : Jawa-Bali Butuh Oksigen 2.620 Ton Sehari, Produksi Hanya 1.400 Ton

Baca juga: Link Baca Manga One Piece Chapter 1019, Yamato Babak Belur, Roronoa Zoro Bangkit

Baca juga: OPINI : PPKM Darurat dan Paradigma Pemidanaan

Baca juga: Biasanya Kebutuhan Tabung Oksigen Hanya 400 Ton Sehari Kini 2400 Ton, Ini Upaya Menteri Kesehatan