Penanganan Corona
Setelah Dikritik WHO, Pemerintah Indonesia Cabut Kebijakan Vaksin Berbayar
Pemerintah baru mencabut kebijakan vaksin berbayar setelah mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah baru mencabut kebijakan vaksin berbayar setelah mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Sebelumnya kritik media lokal dan masyarakat hanya berbuah ditundanya pelaksanaan vaksin berbayar.
Seperti diketahui WHO mengkritik keras kebijakan Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksinasi covid-19 berbayar kepada individu.
Baca juga: Kode Redeem FF Sabtu 17 Juli 2021, Terbaru dan Belum Digunakan Hari Ini
Baca juga: Berkonflik dengan Paskhas TNI AU, Warga Dogiyai Ngamuk, Bakar 32 Rumah Pendatang, Satu Orang Tewas
Baca juga: Indonesia Terima Bantuan 1.500 Tabung Oksigen dan 7 ISO Tank dari Kadin dan SKK Migas
Menurut WHO, seharusnya setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19.
Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan.
Hal ini membuat kebijakan memberikan vaksinasi Covid-19 berbayar dinilai tidak tepat.
"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers WHO dikutip dari Kompas.com, Jumat (16/7/2021).
Dia pun mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia membuka opsi vaksinasi Covid-19 berbayar.
Jika masalah anggaran jadi pemicu adanya vaksin berbayar, Indonesia bisa mengakses fasilitas vaksin gratis dari kerja sama internasional seperti Covax Facility
Adapun Covax Facility merupakan kerja sama di bawah WHO, yang bakal memberikan jatah vaksin secara cuma-cuma kepada negara yang membutuhkan.
"Mereka memiliki vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX, yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengambil pembayaran dalam perjalanannya," beber Ann.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan menambahkan, Indonesia tengah dilanda peningkatan penularan varian Delta yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir.
Faktanya, tingkat kematian dan kasus positif melebihi tingkat kasus di India.
Kematian ini banyak dihadapi oleh masyarakat dengan kondisi rentan sehingga vaksin menjadi satu-satunya yang perlu diberikan.
"Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit."