Insentif Nakes Ditambah Jadi Rp 18,4 Triliun, Akan Rekrut 3.000 Dokter & 20 Ribu Perawat

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) ditambah lagi oleh pemerintah sebesar Rp 1,08 triliun.

Total insentif nakes menjadi Rp 18,4 triliun dari alokasi awal Rp 17,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan insentif diperlukan karena pemerintah bakal merekrut 3.000 dokter non spesialis dan 20.000 perawat untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Akan direkrut 3.000 dokter baru dan 2.000 perawat, di mana insentifnya harus disediakan. Maka kami menambahkan Rp 1,08 triliun di atas 17,3 triliun bagi insentif tenaga kesehatan baik pusat maupun daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, dokter dan perawat tersebut akan ditempatkan di RS Darurat.

Asal tahu saja, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menambah RS Darurat, antara lain Asrama Haji Pondok Gede, Wisma Haji Surabaya, Wisma Haji Boyolali, asrama mahasiswa di Bandung, dan lain-lain.

Konversi wisma haji hingga asrama mahasiswa ini membutuhkan dana Rp 2,75 triliun.

Baca juga: 2 Dokter Ini Jual Vaksin Sisa Ke Warga, Dapat Untung Ratusan Juta

"Jadi insentif nakes diberikan tambahan lagi karena RS Darurat membutuhkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Nanti percepatan pencairan, Pak Menkes yang jelaskan. Tapi kita sudah sediakan anggaran," ujar Ani.

Secara keseluruhan, anggaran kesehatan dalam program PEN naik dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun.

Dana digunakan untuk membayar kenaikan klaim RS pasien Covid-19, pembangunan RS Darurat, dan percepatan vaksinasi, serta penebalan PPKM dari intercept.

Pemerintah pun menyediakan obat-obat bagi para pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Anggaran yang disediakan Rp 400 miliar untuk 2 juta paket isoman.

"Untuk klaim perawatan pasien, saat ini termasuk tagihan tahun 2020 kami akan tambahkan anggaran Rp 25,87 triliun dalam rangka mengantisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri. Totalnya mencapai Rp 65,9 triliun," pungkas Ani.

Pemkab Kudus Lunasi Insentif Tenaga Kesehatan Rp 9,3 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah melunasi insentif bagi tenaga kesehatan yang telah menangani Covid-19 untuk periode 2020 lalu mencapai Rp 9,3 miliar.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dr. Andini Aridewi menjelaskan,‎ pembayaran insentif itu dilakukan karena masih ada sisa insentif yang belum dibayarkan selama empat bulan pada 2020 lalu.

Besarannya yakni Rp 2,2 miliar untuk tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Sedangkan Rp 7,1 miliar untuk tenaga kesehatan di RSUD Loekmonohadi‎ Kabupaten Kudus dari bulan September-Desember 2020.

"Puskesmas, Labkesda dan RSUD Kudus sudah ada pencairan, ini membayar yang sisa empat bulan di tahun 2020," ujar dia, Sabtu (17/7/2021).

Terkait masih ada kendala Puskesmas terkait pembuatan laporan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan.

Pihaknya ‎sudah mengatasinya dengan melakukan pendampingan.

"Sudah bisa dipenuhi. Ada pendampingan dari DKK untuk pemenuhan pelaporannya," ujar dia.

Sedangkan insentif tenaga kesehatan tahun 2021 sudah terealisasi di RSUD Kudus sebesar Rp 3,3 miliar.‎ Namun untuk Puskesmas, masih dalam proses.

"(insentif tenaga kesehatan Puskesmas-red) yang tahun 2021, berproses selanjutnya," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono ‎ ‎mengatakan insentif tenaga kesehatan sudah dicairkan pada hari Rabu (14/7/2021) lalu.

Pencairan sempat terkendala karena masih ada satu Puskesmas yang belum menyelesaikan pelaporannya.

Pihaknya sempat mengusulkan untuk melewati pelaporan dari satu Puskesmas itu, namun‎ akhirnya semua bisa diselesaikan tepat waktu.

"Sempat ada satu Puskesmas yang belum menyelesaikan laporan, kemarin saya minta ditinggal tapi akhirnya bisa selesai semua," ujarnya.

Menurutnya, Puskesmas memiliki kelemahan‎ dalam pelaporan karena tidak memiliki SDM seperti yang ada di rumah sakit.

"Kalau di rumah sakit sudah punya bagian sendiri yang mengurusi pelaporan itu," ujar dia.

Pihaknya menyampaikan, dapat mencairkan insentif tenaga kesehatan setelah laporan administrasinya tuntas.

"Laporannya sudah selesai, besok langsung cair. Saya juga tidak mau menghambat, biar cepat," ujarnya. (Kompas.com/Tribun Jateng/Raka F Pujangga)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Rekrut 3.000 Dokter Baru, Insentif Nakes Ditambah Rp 1,08 Triliun