Breaking News:

Bawaslu Kabupaten/Kota Menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Bawaslu kabupaten/kota merupakan lembaga negara permanen termuda yang keberadaannya disahkan lewat amanah dalam UU no.7 tahun 2017.

Editor: rustam aji
Dok. Bawaslu Kota Semarang
Nining Susanti, M.I.Kom (anggota Bawaslu Kota Semarang) 

Oleh Nining Susanti *)

TEPAT hari Minggu, Tanggal 15 Agustus 2021, Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota berusia 3 tahun.
Dalam struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia, Bawaslu kabupaten/kota merupakan lembaga negara permanen termuda yang keberadaannya disahkan lewat amanah dalam UU no.7 tahun 2017.

Jika ditengok lebih dalam,cikal bakal lembaga pengawas pemilu ini awalnya adalah Pengawas pemilu kabupaten/kota yang eksistensinya dalam dunia kepemiluan di Indonesia diawali dari terbentuknya Panitia Pengawas Pelaksanaan (panwaslak) Pemilu pada tahun 1982 yang bersifat ad hoc.

Tahun 2017, Undang-Undang kepemiluan berubah. Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang No.7 tahun2017 berbunyi, “ Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap “. Konstruksi pasal ini memposisikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat permanen (tetap) dengan masa jabatan 5 tahun.

Memasuki usia 3 tahun, menarik untuk memperbincangkan eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pengawasan Pemilu serentak 2019, menjadi batu ujian pertama eksistensi Bawaslu kabupaten/Kota. Disusul kemudian dengan pengawasan Pilkada serentak 2020 yang digelar dalam kondisi bencana non alam berupa pandemi covid 19.

Suksesnya pengawasan pemilu serentak 2019, sedikit banyak membuat masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keberadaan Bawaslu kabupaten/kota. Ekspektasi ini berlanjut pada pengawasan Pilkada serentak 2020. Performa dan kinerja Bawaslu Kabupaten/kota yang prima diharapkan akan memenuhi ekspektasi publik.

Namun, Tidak banyak publik yang memahami bahwa ada beberapa perbedaan kewenangan yang mendasar di kedua perhelatan demokrasi ini. Misalnya dalam penanganan pelanggaran, pada rezim pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi yang dilakukan sebelumnya belum bisa menyelesaikan sengketa proses pemilu. Keputusan dari proses adjudikasi ini final dan mengikat. Kewenangan ini membuat performa Bawaslu Kabupaten/Kota moncer, karena tidak hanya menangani sengketa protes pemilunya namun juga sebagai pihak yang memutus hasil akhirnya.

Contoh kedua, Pada rezim pemilu, Putusan Bawaslu Kabupaten/kota berkekuatan hukum untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU No 7 tahun 2017. Pada Rezim Pilkada, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat rekomendasi sehingga KPU Kabupaten/kota bisa segera melaksanakan atau sebaliknya.

Perbedaan regulasi Pemilu dan Pilkada, pada akhirnya akan mempengaruhi performa dan kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota.

Persoalan Menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved