Alasan Indonesia Tidak akan Tutup KBRI di Kabul Meski Taliban Sudah Berkuasa di Afghanistan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menutup Kedutaan Besar Republik Indonesia(KBRI) di Kabul, Afghanistan meski saat ini Taliban sudah berkuasa.

"Misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial terbatas, sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di Afghanistan," tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri RI di situs resminya, Selasa(17/8).

Indonesia akan terus memantau secara dekat perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di Afghanistan. Pemerintah RI berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan, melalui Afghan-owned, Afghan-led.

"Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional.Indonesia terus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan juga dengan Perwakilan PBB dan Perwakilan Asing di Afghanistan," tulis pernyataan Kemenlu.

Saat ini keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul, merupakan prioritas pemerintah Indonesia. Persiapan evakuasi terus dimatangkan, antara lain melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan.

Wakil Presiden Indonesia (RI) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) percaya saat ini Taliban lebih moderat ketimbang 20 tahun yang lalu, yang begitu sangat konservatif dan memaksa pemerintah dengan keras.

“Saya yakin Taliban itu banyak berubah tidak seperti waktu di pemerintahan dia yang pertama, antara tahun 1996 hingga 2001. Saya kira dia lebih terbuka,” kata JK.

JK menceritakan bahwa ia pernah 2 kali mengundang perwakilan Taliban ke Jakarta untuk melihat bahwa Islam bisa berkembang di negara Indonesia secara moderat. Saat itu, perwakilan Taliban sangat kagum melihat muslim di Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan cara yang baik, tidak perlu menggunakan cara yang konservatif.

“Dia mengunjungi pesantren-pesantren. Satu tujuannya ialah untuk merubah cara berpikir mereka agar terbuka,” ujarnya.

Peluang Kerja Sama

Peneliti dan Pengamat Luar Negeri dari FAH UIN Jakarta, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan Indonesia (RI) memiliki peluang kerja sama dengan Afghanistan yang dipimpin Taliban.

Hal ini sepanjang Taliban sejalan dengan cita-cita RI dalam mewujudkan kemerdekaan dan mendukung penghapusan penjajahan sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.

Menurutnya soal pengambilan kekuasaan oleh Taliban, itu urusan internal di negara tersebut. RI sendiri selama ini menganut prinsip non-interferensi.

“Soal pengambilan kekuasaan oleh Taliban, itu urusan internal mereka. Politik luar negeri kita harus berbasis kpd ‘non-interference principles’ nggak boleh ikut campur. Biar mereka selesaikan persoalan internal politik mereka,” kata Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan Indonesia berpeluang untuk mainstreaming wasotiyatul Islam sekaligus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan Afghanistan yang dipimpin Taliban.