Breaking News:

Berita Karanganyar

Proses Tukar Guling Tanah Kas Desa di Karanganyar Terdampak Jalan Tol Mulai Diproses

Proses tukar guling tanah kas desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penulis: Agus Iswadi | Editor: Daniel Ari Purnomo
Tribun Jateng/ Agus Iswadi
Rapat koordinasi proses tukar guling tanah kas desa yang terdampak PSN di Podang I Setda Karanganyar, Rabu (18/8/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Proses tukar guling tanah kas desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Solo-Ngawi mulai dilakukan setelah dua tahun tertunda.

Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Karanganyar, Rusmanto menyampaikan, proses tukar guling tanah tersebut tertunda karena terkendala izin.

Pasalnya proses penggantian tanah kas desa harus melalui izin dari dari Bupati Karanganyar dan Gubernur Jateng.

"Tanah pengganti (tanah kas desa) di Wonorejo kan tidak ada. Salah satu jalan kita carikan tanah terdekat di Kecamatan Kebakkramat, Tasikmadu dan Jaten," katanya usai rapat di Podang I Setda Karanganyar, Rabu (18/8/2021).

Dia menuturkan, pemilik lahan yang nantinya akan ditukar menjadi tanah kas desa tidak ada yang mengundurkan diri meski harus menunggu selama dua tahun.

Ada 23 bidang milik warga dengan luas 72.932 meter persegi yang nantinya akan ditukar guling menjadi tanah kas desa. Lanjutnya, pemilihan lahan di tiga kecamatan itu karena di wilayah tersebut lahannya produktif untuk pertanian.

"Proses lama karena tanah kas desa. Kalau itu tanah masyarakat sudah dibayar dulu," ucapnya.

Rusmanto mengungkapkan, intinya dari pihak PP Kom, pihak Desa Wonorejo dan pemilik lahan yang dijadikan pengganti tanah kas desa sudah bersedia dan tinggal menunggu proses perizinan ke Bupati Karanganyar dan Gubernur Jateng.

Kepala Dispermades Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto menambahkan, nilai dari 23 bidang dengan luas 72.392 meter persegi itu nilainya sekitar Rp 26 miliar.

Selain terkendala perizinan, mekanisme pembayaran juga menjadi kendala keterlambatan pembayaran ganti rugi proyek jalan tol.

"Proses diawal mudah karena dana talangan tapi ini harus melalui proses pengajuan ke PUPR," jelasnya. (Ais)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved