Taliban Siapkan Pembentukan Pemerintahan di Afghanistan

TRIBUNJATENG.COM, KABUL - Taliban mempersiapkan pembentukan pemerintahan Afghanistan setelah pemimpinnya kembali dari pengasingan sejak digulingkan 20 tahun lalu.

Dilansir Financial Times, Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban yang muncul dalam konferensi pers pertama kelompok itu sejak menguasai Kabul, mengatakan pada Selasa (17/8), bahwa persiapan sedang dilakukan untuk membentuk pemerintahan.

Para militan berusaha mengonsolidasikan kekuasaan setelah mereka berhasil menguasai Afghanistan dan mendorong Presiden Ashraf Ghani dan sebagian besar pejabat senior pemerintah keluar dari negeri itu.

Abdul Ghani Baradar, pemimpin politik utama kelompok Islam tersebut, tiba di Afghanistan setelah dua dekade pada hari Selasa.

Ia terbang ke kota selatan Kandahar dari Qatar, tempat dia tinggal sejak AS mengamankan kebebasannya dari penjara Pakistan pada 2018.

Baradar diperkirakan akan mengambil peran utama dalam pemerintahan Islamis dalam beberapa hari mendatang.

Taliban telah membentuk gubernur bayangan dan administrator untuk memerintah wilayah yang ditaklukkannya, dan militan Taliban telah mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota dan mengusir beberapa warga Afghanistan.

Taliban telah memerintahkan para pejuangnya untuk tidak mengganggu operasi organisasi internasional seperti PBB. Tetapi tidak jelas seberapa besar kendali yang dimiliki kepemimpinan politik atas para pejuang di lapangan.

Taliban bersikeras pemerintah barunya akan lebih moderat daripada pemerintahan brutalnya pada 1990-an.

Di masa itu, rezim menghapus hak-hak perempuan dan menerapkan hukuman berat atas dugaan kejahatan, termasuk eksekusi di depan umum dan rajam terhadap para pezina.

Taliban memastikan hal itu melalui deklarasi amnesti, yang berisi desakan kepada perempuan di seluruh Afghanistan untuk bergabung dengan pemerintahan Taliban. Hal itu diungkapkan juru bicara senior kelompok Taliban, Zabihullah Mujahid pada Selasa (17/8).

Ia menyatakan, Taliban berjanji menghormati hak perempuan Afghanistan menurut syariah (hukum Islam).

Mujahid menerangkan, terdapat perbedaan besar antara Taliban yang digulingkan AS pada 2001 dengan sikap mereka setelah kembali berkuasa. Saat itu, wanita dilarang bekerja dan berkontak dengan pria bukan muhrimnya.

"Jika pertanyaan ini berdasarkan ideologi dan kepercayaan, tidak ada yang berubah. Tetapi, jika kami merujuk pada pengalaman, kematangan, dan persepsi, tidak diragukan lagi banyak perbedaannya," jelas Mujahid dilansir AFP, Selasa (17/8).

Mujahid menegaskan, Taliban berhak mengatur Afghanistan berdasarkan prinsip keagamaan yang mereka anut. Meski begitu, dikutip BBC, dia menuturkan, kelompok pemberontak berjanji akan menghormati hak perempuan menurut syariah.

"Mereka akan bekerja bahu-membahu dengan kami. Kepada komunitas internasional, kami menjamin tidak akan ada diskriminasi," paparnya.

Mujahid mengatakan, wanita berhak mendapat pendidikan hingga jenjang universitas, yang sempat dilarang pada periode 1996-2001. Selain itu, dia juga menyatakan, perempuan akan tetap bisa bekerja dan menjadi bagian dari pemerintahan baru mereka.

Mujahid hanya memaparkan, nantinya perempuan harus mengenakan hijab, tanpa menjabarkan apakah ada pengetatan terhadap mereka.

Pernyataan Mujahid itu diperkuat juru bicara Taliban lain, Suhail Shaheen, yang berujar bahwa sekolah diizinkan tetap mengajar murid putri.

"Perempuan bisa mendapatkan pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, itu berarti universitas. Kami telah mengumumkan kebijakan ini di konferensi internasional, konferensi Moskow, dan di sini di konferensi Doha (tentang Afghanistan)," kata jubir Suhail Shaheen.

Dalam tanda lain, Taliban menggambarkan citra baru, pembawa acara televisi perempuan di lembaga penyiaran swasta Tolo mewawancarai pejabat Taliban di depan kamera pada Selasa (17/8). Hal itu menjadi sebuah interaksi yang dulunya tidak terpikirkan.

Mujahid menyatakan, kelompoknya tidak akan melakukan pembalasan terhadap mantan pejabat atau tentara Afghanistan. Pihaknya juga tidak ingin melakukan balas dendam kepada siapapun.

Selain itu, ia tidak ingin para pemuda Afghanistan pergi meninggalkan negaranya, karena mereka merupakan aset berharga.

"Kami tidak ingin membalas dendam pada siapapun, dan para pemuda yang berbakat dan berasal dari tanah ini, kami tidak ingin mereka pergi, tidak pernah. Mereka adalah aset berharga kami, mereka harus tinggal di negara ini," ucapnya.

Bahkan Mujahid juga telah menjamin akan memberikan amnesti kepada semua warga Afghanistan yang berada di pihak oposisi. Baik yang bekerja sebagai penerjemah, terlibat dalam aksi militer, maupun yang membantu di sektor sipil.

"Saya ingin memberikan jaminan kepada semua rekan senegara yang berada di pihak oposisi sebagai penerjemah atau terlibat dalam aksi militer, atau membantu di sektor sipil. Kami telah memberi mereka semua amnesti," imbuhnya.

Mujahid menegaskan, kelompoknya tidak akan ada yang pergi ke rumah-rumah warga, untuk mencari atau bertanya kepada mereka terkait dengan alasan mereka yang bekerja sebagai penerjemah atau yang menjadi pendukung pihak oposisi.

Ia pun meyakinkan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ancaman kepada warga Afghanistan.

"Kami menjamin kepada mereka semua bahwa tidak ada yang akan pergi ke rumah mereka untuk mencari atau tidak ada yang akan bertanya kepada mereka, mengapa anda bekerja sebagai penerjemah atau pendukung? Bagaimanapun sekali lagi saya ingin meyakinkan kami tidak akan mengancam mereka," tegasnya. (Tribunnews)