Isu Reshuffle Menguat Usai PAN Gabung, Dikabarkan akan Ada Tujuh Menteri Direshuffle

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Isu pergeseran jajaran kabinet semakin menguat menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam partai koalisi pendukung pemerintah, Rabu (25/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnetwork, reshuffle terbatas bakal dilakukan pada sekitar bulan September mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pula terdapat sekira tujuh kementerian yang dikabarkan bakal terkena reshuffle, guna mengakomodasi masuknya PAN maupun karena masalah kinerja.

Kementerian yang dimaksud antara lain kementerian koperasi dan UMKM; perhubungan; pertanian; energi dan sumber daya mineral (ESDM); desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN); hingga kepala staf presiden.

Isu reshuffle ditanggapi secara beragam oleh partai-partai politik pendukung pemerintah. Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menekankan bahwa munculnya isu reshuffle muncul sebagai konsekuensi bergabungnya PAN. PPP enggan larut dalam isu tersebut, sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Soal reshuffle sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu hak prerogatif presiden Jokowi. Kalau kemudian isu reshuffle mencuat gara-gara masuknya PAN itu namanya konsekuensi politik," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, ketika dihubungi, Jumat (27/8).

Baidowi menyinggung presiden biasanya melakukan reshuffle berdasarkan indeks parameter kerja. Artinya, reshuffle dilakukan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja kabinetnya, bukan dasar yang lain.

PPP, kata dia, juga tidak melakukan pergerakan atau konsolidasi sama sekali kepada pemerintah terkait isu reshuffle. Bertambah atau tidaknya jumlah kader di jajaran kabinet dikatakan hak pregoratif presiden. "Kita kan ingin membantu presiden, kalau ada kemudian kader PPP dipercaya lagi untuk menduduki jabatan menteri ya alhamdulillah. Toh PPP kan tidak kekurangan kader untuk itu," ucapnya.

Senada, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga enggan berandai-andai soal siapa yang akan diganti dan masuk ke kabinet. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti lebih mengetahui kinerja dan tantangan kabinet saat ini.

"Kami PKB akan dukung apapun yang menjadi keputusan presiden (terkait isu reshuffle, - red)," kata Jazilul, ketika dihubungi.

Meski salah satu kadernya duduk di kementerian yang diisukan bakal terkena perombakan, PKB tak mempermasalahkan. Bagi mereka, jika reshuffle terjadi itu demi kemaslahatan bersama.

"Jika reshuffle (terjadi), maka sedapat mungkin gunakan kaidah pesantren yaitu 'tasharraful imam alal raiyyah manuthun bi maslahah'. Artinya kebijakan pemimpin harus selaras dengan kemaslahatan bersama," imbuhnya. 

Sementara Partai Golkar tak banyak berkomentar perihal isu reshuffle. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Paulus mengatakan selama pertemuan tujuh parpol dengan presiden tak ada pembahasan mengenai perombakan kursi menteri. “Yang jelas kemarin tidak membahas itu (reshuffle), katakan PAN minta apa, kemudian presiden memberikan apa, tidak ada,” ujar Lodewijk.

Lodewijk lantas hanya menyampaikan bergabungnya PAN akan menguatkan pengambilan keputusan agar lebih bulat lagi di parlemen. "PAN sudah bergabung dengan koalisi ini sehingga diharapkan solidaritas lebih bagus. Keputusan-keputusan terutama di DPR bisa lebih kuat lagi," ujarnya.(Tribunnetwork/dit/wly)

Baca juga: Info Loker Lowongan Kerja Karir di Semarang Sabtu 28 Agustus 2021

Baca juga: Info Gempa Hari Ini: Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Keerom Papua, Warga Panik: Saya sampai Pusing

Baca juga: Jual Mobil Motor Baru dan Bekas Semarang Murah Berkualitas Sabtu 28 Agustus 2021

Baca juga: TKDN Pertamina Cilacap Capai 30 Persen Diapresiasi Wantannas RI