OPINI Kurniawan Adi Santoso : Redesain Pendidikan di Indonesia

Oleh Kurniawan Adi Santoso, SPd
Guru SDN di Sidoarjo

Pandemi Covid-19 sesungguhnya tidak serta merta sebagai musibah, tetapi ada hikmahnya juga. Pandemi yang berlangsung lebih dari setahun ini semakin menegaskan pentingnya refleksi dan tata ulang pendidikan kita.

Lihat saja, betapa sulitnya membangun kedisiplinan pada protokol kesehatan (prokes) serta kepedulian pada kesehatan dan keselamatan sesama. Ini menunjukkan tantangan besar dunia pendidikan dalam membangun karakter.

Yang mencolok adalah kesenjangan dan disparitas respons masyarakat atas kebijakan penanganan pandemi. Kondisi sosial-ekonomi yang beraneka ragam tentu saja menjadi faktor yang berpengaruh. Namun demikian, pendidikan mestinya dapat mencetak warga negara yang dalam situasi ini secara bersama-sama berwatak konstruktif agar pandemi segera berakhir untuk kepentingan semua. Tapi nyatanya tidak.

Realitas seperti di atas membuktikan bahwa desain pendidikan di Indonesia sesungguhnya perlu dilakukan penataan ulang. Ini untuk menuntun ke arah mana pendidikan di negeri ini hendak dibawa. Juga untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada agar berjalan sebagaimana mestinya.

Yakni, sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UUSPN, 2003).

Temukan formulasi

Desain pendidikan Indonesia acap disebut belum menemukan formulasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anekdot ganti menteri ganti kebijakan kerap dituding menjadi penyebabnya. Tak heran bila setiap mendikbud memiliki kebijakan yang baik, namun seringkali hanya berlaku lima tahun.

Kebijakan lima tahunan tersebut nyaris tanpa ada evaluasi dan hampir tidak ada keberlanjutannya. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan. Karena tidak terjadi keberlanjutan dari hasil pendidikan sebelumnya.

Tata ulang desain pendidikan diharapkan dapat mengikat siapa pun yang menjadi menteri pendidikan untuk menjalankan konsep yang sudah disepakati. Desain yang akan membawa arah ke target yang telah ditentukan. Sehingga reshuffle, ganti periodisasi pemerintahan pun, tidak akan mengganggu upaya pembangunan SDM berkualitas.

Berkeadilan

Salah satu soal utama yang perlu penataan ulang adalah sentralisme kebijakan pendidikan. Ukuran wilayah dan keragaman Indonesia seharusnya direspons dengan kebijakan yang tidak sentralistik. Ini dimaksudkan untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan dan untuk memastikan pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, serta penilaian pendidikan, terimplementasikan secara tepat dan merata di seluruh pelosok negeri.

Beberapa aspek lebih teknis dapat dijadikan pelajaran. Pertama, kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan cara pandang sentralisme dapat melembagakan ketidakadilan.

Akan terasa sekali kesenjangan “nilai” BOS yang besarannya sama antara di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dengan di Jawa. Maka implementasi kebijakan yang sentralistis, seragam, “standar-Jakarta”, hampir pasti tidak dapat terimplementasikan secara efektif.

Problema yang akan muncul tidak hanya yang berakar dari perbedaan harga atau tingkat kemahalan. Tetapi banyak faktor lain seperti perbedaan ketersediaan sumber daya manusia daerah, kesenjangan infrastruktur antar daerah, juga menjadi variabel yang harus diperhatikan bagi perumus kebijakan di bidang pendidikan.