Breaking News:

Berita Tegal

Cegah Korupsi, Pemerintah Luncurkan Monitoring Centre for Prevention

Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor), Pemerintah meluncurkan Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Editor: abduh imanulhaq
PEMKAB TEGAL
Bupati Tegal Umi Azizah dan Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono mengikuti siaran konferensi video peluncuran MCP dari ruang rapat Sekda. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor), Pemerintah meluncurkan Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Peluncuran ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Bupati Tegal Umi Azizah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono beserta jajarannya turut hadir mengikuti siaran konferensi video peluncuran MCP dari ruang rapat Sekda.

Kepala KPK Firli Bahuri menegaskan pemda harus memfokuskan delapan area tata kelola untuk mencegah Tipikor dan memastikan seluruhnya berjalan secara kontinyu, masif dan terukur.

“Ada delapan perbaikan tata kelola Pemda yang terangkum dalam MCP seperti pengawasan APIP (aparat pengawasan internal pemerintah), manajemen aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, managemen aset daerah, tata kelola keuangan desa, perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa serta perizinan,” kata Firli.

Menurutnya, kasus korupsi di Indonesia banyak terjadi pada delapan sektor tersebut.

Sehingga untuk mencegahnya, KPK menciptakan tiga strategi upaya pemberantasan korupsi, yaitu pendekatan strategi dengan pendidikan masyarakat, pendekatan strategi pencegahan dan penindakan.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menandaskan pengawasan oleh APIP, BPK, dan aparat penegak hukum (APH) tidak boleh saling menunggu, apalagi dalam mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Cegah Tipikor, Pemerintah Luncurkan Monitoring Centre for Prevention
Cegah Tipikor, Pemerintah Luncurkan Monitoring Centre for Prevention (IST)

“Dibutuhkan adaptasi yang relevan agar identifikasi dan penyelesaian masalahnya bisa semakin cepat. Lebih baik mengutamakan pencegahan di awal. Jangan sampai kebocoran uang negara semakin banyak,” ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan temuan yang sering terjadi pada proses penganggaran adalah perencanaan yang kurang tidak sesuai kebutuhan, penganggaran yang kurang tepat, dan pelaksanaan program, salah satunya belanja aparatur yang lebih besar dari belanja modal dan barang.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved