Berita Purbalingga

Pejabat Pemkab di Purbalingga Ikuti Rakor Virtual Bersama KPK: Ingatkan Modus Korupsi Kepala Daerah

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang ingatkan 5 Modus Korupsi Kepala Daerah. 

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: sujarwo
TRIBUNBANYUMAS/Ist. Humas Pemkab Purbalingga
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga, saat mengikuti Rakor (virtual) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK, Rabu (8/9/2021). 

Menurutnya dengan adanya ‘tarif’ jual beli jabatan akan membuat pejabat tersebut ‘mencari’ anggaran untuk menutupi pengeluaran tadi.

Penyebab tindakan korupsi salah satunya besarnya biaya politik. 

Penelitian Litbang KPK 2017, rata-rata 82,3 persen biaya politik kepala daerah berasal dari donatur. 

Bantuan yang diberikan itu bukannya tanpa imbalan, ada kepentingan tertentu dibalik pemberian bantuan dana ke calon kepala daerah.

Besarnya biaya politik merupakan hak para calon kepala daerah tapi lebih baik diminimalisir. 

Karena semakin tinggi biaya politik pastinya akan muncul pemikiran korupsi bagaimana untuk mengembalikannya. 

"Itulah jebakan Batman ada di sana," tambahnya. 

Strategi yang bisa dilakukan dalam pemberantasan korupsi, disamping dengan penindakan dan kampanye atau edukasi juga dilakukan pencegahan.

Dalam pencegahan, KPK sudah disediakan sistem monitoring centre for prevention (MCP) yang mencakup beberapa area intervensi. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved