Pejabat Pemkab di Purbalingga Ikuti Rakor Virtual Bersama KPK: Ingatkan Modus Korupsi Kepala Daerah

Penyebab tindakan korupsi salah satunya besarnya biaya politik. 

Penelitian Litbang KPK 2017, rata-rata 82,3 persen biaya politik kepala daerah berasal dari donatur. 

Bantuan yang diberikan itu bukannya tanpa imbalan, ada kepentingan tertentu dibalik pemberian bantuan dana ke calon kepala daerah.

Besarnya biaya politik merupakan hak para calon kepala daerah tapi lebih baik diminimalisir. 

Karena semakin tinggi biaya politik pastinya akan muncul pemikiran korupsi bagaimana untuk mengembalikannya. 

"Itulah jebakan Batman ada di sana," tambahnya. 

Strategi yang bisa dilakukan dalam pemberantasan korupsi, disamping dengan penindakan dan kampanye atau edukasi juga dilakukan pencegahan.

Dalam pencegahan, KPK sudah disediakan sistem monitoring centre for prevention (MCP) yang mencakup beberapa area intervensi. (*)