Breaking News:

Berita Semarang

 Dewan Dorong Pemkot Semarang Perhatikan Anak Yatim Piatu karena Covid-19

Pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengimplementasikan kebijakan beasiswa pendidikan

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: muslimah
Humas PKS Kota Semarang
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif, menjadi narasumber dalam dialog nersama DPRD, Senin (13/9/2021) lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mendorong Pemerintah Kota Semarang memperhatikan anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat terpapar Covid-19.

"Pada dasarnya kami mendukung dan mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk segera menangani anak-anak yang orang tuanya menjadi korban Covid-19 agar beban ekonomi yang dihadapi segera bisa diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan beban-beban yang lain didalam kehidupanya," kata Afif, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Menurut Afif, ini merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

"Langkah kebijakan untuk menangani kasus ini juga sesuai amanat didalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang," sambung legislator PKS tersebut.

Afif mengatakan, pemkot bisa menggunakan dana bantuan sosial tidak terencana (BSTT) sebagai langkah awal mengatasi masalah. BSTT ini telah dianggarkan sejak 2020 lalu. Pada 2021, BSTT juga tetap dianggarkan.

"Pemkot bisa menggunakan dana yang sudah dialokasikan DPRD tersebut sebagai crash program membantu anak-anak yang ditinggal wafat orang tuanya akibat Covid-19," ujarnya.

Afif melanjutkan, upaya lain yang bisa dilakukan yakni melalui program lain yang berkelanjutan, semisal beasiswa pendidikan dan jaminan sosial APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengimplementasikan kebijakan beasiswa pendidikan.

"Semisal, Baznas, BUMD, lembaga-lembaga zakat, termasuk perusahaan ataupengusaha swasta sesuai peraturan yemkot. Ini yang saya sebut sebagai strategi partnership atau kolaborasi," terangnya. (eyf)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved