Fokus : Perlunya Ruang Aspirasi

Oleh Rustam AJi

Wartawan Tribun Jateng

Sejumlah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) ditangkap aparat saat Presiden Joko widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Solo. Musababnya, mahasiswa itu membentangkan poster saat Jokowi hendak memasuki kawasan UNS, Senin (13/9).

"Teman-teman hanya ingin menyambut presiden dan sedikit menyampaikan aspirasi lewat poster. Padahal kata-katanya biasa saja, seperti 'Pak Jokowi tolong benahi KPK', kata-katanya sopan," kata Presiden BEM UNS, Zakky Musthofa, seperti dikutip sejumlah media.

Sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan ke Blitar, Jawa Timur, Selasa (7/9). Seorang pria yang berprofesi sebagai petani diamankan ketika mobil Jokowi bergerak menuju Makam Bung Karno karena membawa poster bertuliskan 'Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar'.

Di sisi lain, Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, menegaskan Jokowi tak pernah tersinggung dengan kritik mahasiswa. Dia menyebut kritik menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan.

"Harusnya biasa saja, Presiden tidak akan pernah merasa tersinggung atau baper sama kritik mahasiswa. Pasti aspirasi tersebut menjadi pertimbangan dan bahan pemikiran bagi pemerintah. Ini negara demokrasi," kata Faldo, dikutip sejumlah media online.

Menarik apa yang disampaikan Faldo, kalau memang begitu kenyataannya. Tapi kadang fakta di lapangan berkata lain. Seperti halnya kritik yang disampaikan lewat mural oleh sejumlah seniman mural.

Fakta di lapangan, meski Presiden Jokowi sendiri mengaku tak alergi dengan kritikan, namun kenyataan banyak mural berbau kritik terhadap pemerintah yang dihapus oleh aparat kepolisian maupun Satpol PP. Bahkan, tak berhenti di situ, ada pula pembuatnya jadi bidikan aparat. Karena dianggap menghina lambang negara.

Bila mencermati sikap kritis masyarakat atau mahasiswa terhadap pemerintah, yang selalu ditujukan langsung ke Presiden Jokowi, barangkali ada baiknya flashback ke belakang bahwa itu sebagai akibat dari sikap Presiden juga.

Sebab, di awal pembentukan kabinet, Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019), menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.

“Ini tolong dicatat karena dalam lima tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini. Jadi dalam setiap rapat, baik rapat paripurna, di dalam rapat-rapat terbatas, di dalam rapat-rapat internal itu ada sebuah payung hukum,” kata Presiden, seperti dimuat dalam web Kemkominfo: www.kominfo.go.id.

Berdasarkan pengamatan penulis pula, tak hanya menteri yang harus sevisi misi dengan Presiden tetapi juga para kepala daerah. Semua harus berdasar arahan presiden. Karena itu, tak berlebihan bila kini jarang ada menteri ataupun kepala daerah "didemo" terkait kebijakan. Sebab, seolah semua tanggung jawab ada dikendali Presiden.

Jadi wajar bila kemudian segala aspirasi masyarakat selalu tertuju ke Presiden langsung. Apalagi saat ini ruang demokrasi seolah sangat terbatas karena para wakil rakyat dari tingkat pusat hingga daerah, jarang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Sehingga bisa dipahami bila kemudian mahasiswa atau masyarakat lebih suka menyampaikannya sendiri ketimbang harus datang ke wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi.