Di Bawah Taliban, Ribuan Wanita Afghanistan Tak Lagi Bekerja

TRIBUNJATENG.COM, KABUL - Sejak pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban, wanita diperintahkan untuk meninggalkan tempat kerja mereka di beberapa daerah.

Perintah itu berbading terbalik dengan jaminan yang diumumkan Taliban ketika awal berkuasa, bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan.

Imbas dari larangan bekerja bagi wanita, pegawai perempuan di pemerintah Kota Kabul telah dirumahkan. Hanya wanita yang pekerjaannya tidak dapat dilakukan oleh laki-laki yang boleh tetap bekerja.

Perintah itu, yang diumumkan oleh Wali Kota Kabul Hamdullah Nohmani pada Minggu (20/9), dimana secara efektif wanita dilarang bekerja di pemerintah di ibukota Afghanistan.

Satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan wanita untuk pemerintah Kabul adalah membersihkan kamar mandi wanita, menurut pengumuman tersebut. Perintah itupun membuat ratusan wanita kehilangan pekerjaan.

Nohmani mengatakan, ada 2.930 orang yang bekerja untuk kotamadya, di mana 27 persen di antaranya adalah wanita.

"Awalnya kami mengizinkan mereka semua untuk hadir pada tugas mereka tepat waktu, tetapi kemudian Imarah Islam memutuskan perlu untuk beberapa waktu pekerjaan mereka harus dihentikan,” katanya, sebagaimana dilansir CNN.

"Jadi kami hanya mengizinkan perempuan yang kami butuhkan, maksud saya untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan laki-laki, atau yang bukan pekerjaan laki-laki. Misalnya, ada toilet umum perempuan di pasar," jelasnya.

Nohmani yang menggunakan nama resmi untuk Taliban menyatakan, pekerjaan wanita sekarang akan dilakukan oleh laki-laki. Ia menyebut, pemberhentian bekerja bagi wanita diberlakukan sampai situasi kembali normal.

Pernyataan Nohmani datang pada hari yang sama ketika aktivis hak-hak perempuan menuntut pendidikan untuk anak perempuan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan.

Para wanita berbaris di luar sebuah gedung di Kabul yang pernah menjadi tuan rumah Kementerian Urusan Wanita Afghanistan.

Bangunan itu sekarang menjadi rumah bagi Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan di bawah Taliban, menurut sebuah tanda baru yang dipasang di luar dan dilihat oleh tim CNN di lapangan pada Jumat.

Pawai tersebut diselenggarakan oleh Gerakan untuk Partai Perubahan, sebuah gerakan masyarakat sipil perempuan yang dipimpin oleh Fawzia Koofi, seorang mantan anggota parlemen Afghanistan, perunding perdamaian dan aktivis hak-hak perempuan.

"Taliban selama dan sebelum negosiasi mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja dan belajar sesuai dengan hukum Islam, tetapi hari ini apa yang terjadi di Afghanistan bertentangan dengan janji yang dibuat Taliban, dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam," papar Koofi.

"Bagaimana Anda melarang satu generasi membaca dan menulis, bukan masalah sosial bahwa sekelompok manusia dilarang belajar, hidup, dan kebebasan," tambahnya.