OPINI: Dosen dan Mahasiswa Kritis, Apakah Pemerintah Siap?

Belajar dari Kasus Haris Azhar
Tapi ada persoalan yang sedikit menggelitik. Seandainya program Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim berhasil, bukan saja nyambung dengan dunia industri, tapi banyak lulusan perguruan tinggi yang jadi intelektual publik, apakah pemerintah siap?

Pertanyaan ini penting diajukan, mengingat aktivis Lokataru Haris Azhar diadukan oleh Luhut Binsar Panjaitan serta aktivis ICW, Egi Primayogha dan Miftahul Khoir, oleh Moeldoko ke polisi dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Padahal apa yang disampaikan Hariz Azhar dan aktivis ICW tidak termasuk pencemaran nama baik, melainkan kritik yang disampaikan pada pejabat.

Luhut dan Moeldoko tak paham hukum. Frase “seseorang” pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu maksudnya orang perorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Definisi ini sudah jadi kesepakatan bersama antara Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri yang ditetapkan 23 Juni 2021.

Jadi baik Haris Azhar maupun aktivis ICW tidak menyasar Luhut dan Moeldoko sebagai individu atau perseorangan melainkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Luhut sebagai Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Jabatan apa pun mempunyai pengaruh yang bisa disalahgunakan untuk tujuan kepentingan pribadi. Untuk itu, ketiga aktivis kritis itu tak bisa dijerat UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Kalau lulusan perguruan tinggi program Kampus Merdeka, banyak yang kritis pada kebijakan pemerintan dan konflik kepentingan para pejabat seperti disampaikan Haris Azhar dan aktivis ICW, terbayang program Kampus Merdeka malah akan mengerangkeng lulusannya. (*)