Jumat, 24 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

PTM

Disdik Akan Tindak Tegas Sekolah Diam-diam Gelar PTM, Benarkah?

Berbagai upaya penegakan disiplin dan pengetatan pengawasan dilakukan demi kelancaran sekolah-sekolah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

TRIBUN JATENG/MAHFIRA PUTRI MAULANI
Pelaksanaan PTM di SD Negeri Taraman 1, Sidoharjo Sragen, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Berbagai upaya penegakan disiplin dan pengetatan pengawasan dilakukan demi kelancaran sekolah-sekolah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Bupati Jepara tinjau dan cek langsung kesiapan sekolah-sekolah terkait prokes untuk pelaksanaan PTM. Setelah sempat beberapa hari lalu PTM dihentikan karena sejumlah siswa terpapar, Bupati Dian Kristiandi melakukan evaluasi. Kemudian segera melanjutkan lagi PTM terbatas.

Di Purbalingga, sejumlah siswa terpaksa menjalani isolasi terpusat karena terpapar Covid-19, meski tanpa gejala. Hasil positif itu diketahui setelah petugas kesehatan melakukan tes kesehatan terhadap mereka.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi bezuk para siswa tersebut dan perintahkan sekolah-sekolah, sebelum melaksanakan tatap muka, harus mendapat izin dari Disdik dan Satgas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Wahyu Yusuf Akhmadi memperketat pemantauan protokol kesehatan dan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Ada 416 sekolah jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan pendidikan nonformal yang sudah menggelar PTM terbatas.

Disdikbud menggandeng Dinas Kesehatan untuk melakukan tes swab acak kepada siswa dan guru SMP.

Random swab rencananya dimulai pekan depan setelah siswa SMP menyelesaikan PTS.

"Sebenarnya mau kita lakukan tes swab antigen acak pekan ini. Berhubung siswa SMP masih PTS, kita rencanakan pekan depan," kata Wahyu, Kamis 23 September lalu. Wahyu tak ingin kecolongan seperti kejadian di daerah lain.

Tim pemantau

Karena itu, Disdikbud Kendal menerjunkan tim pemantau PTM yang terdiri dari pengawas sekolah, penilik sekolah, koordinator wilayah, kecamatan dan pegawai bidang yang bertugas melihat langsung setiap sekolah yang menggelar PTM. Wahyu meminta agar tim melaporkan hasil pemantauan lapangan setiap hari untuk dievaluasi dan diambil tindakan.

"Saya juga sudah beberapa kali lakukan sidak. Kejadian di daerah lain jadi pengingat dan kewaspadaan kita, semua harus komitmen. Kami juga bakal tegas menutup sekolah yang tidak patuh prokes," tegasnya.

PTM terbatas di Kabupaten Kendal berjalan dengan sistim terpimpin. Saat ini, baru 416 sekolah yang diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Rinciannya, 211 Paud/TK, 176 SD, 88 SMP, dan 21 pendidikan non formal.

Artinya, hanya sekolah tingkat SMP dan pendidikan non formal yang sudah menggelar tatap muka semuanya.

"Periode PTM kita lanjutkan mulai 23 September - 6 Oktober. Ada 55 sekolah yang bersiap mengikuti PTM terbatas. Tetapi kita perketat dahulu evaluasinya," terang Wahyu.

Harapan Orangtua

Agung satu di antara orangtua dari siswa SMAN 11 Semarang berharap, siswa yang diperbolehkan ikut PTM diprioritaskan kelas XII atau kelas 3 SMA. Mereka harus sudah divaksin dua kali.

"Yang melakukan PTM cukup kelas 12 saja. Karena anak-anak tentu butuh pembelajaran yang lebih intens guna menghadapi kelulusan. Terlebih, anak yang duduk di bangku kelas 12 cenderung diprioritaskan mendapat vaksin dulu," pintanya.

Pemberlakuan wajib vaksinasi sebelum melakukan PTM dimaksudkan untuk antisipasi apabila muncul klaster sekolah. Sehingga siswa bisa lebih terlindungi dari penularan virus covid-19.

Ia berharap setelah semua siswa divaksin baru diperbolehkan mengikuti PTM. Agung juga mengapresiasi langkah sekolah yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai pembatasan siswa tiap kelas, durasi pembelajaran dibatasi, pengecekan suhu badan, dan jadwal keberangkatan yang diatur sedemikian rupa.

"Saya rasa prokes yang ada di sekolah anak saya sudah sangat bagus. Satu kelas hanya diisi 30 persen dari kapasitas. Semua dijalankan dengan baik. Bahkan ada satgas sekolah yang mengawasi berjalanannya protokol kesehatan," terangnya.

Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk lebih detail lagi dalam menjalankan tracing. Sebab, dari tracing tersebut bisa untuk menentukan dari manakah siswa atau guru tersebut tertular.

"Belum tentu tertular dari sesama siswa atau guru. Bisa jadi dari lingkungan keluarga atau rumah. Maka tracing diperlukan supaya bisa diketahui penyebab munculnya klaster sekolah," kata Agung menanggapi adanya siswa di sekolah lain yang terpapar virus. (afn/yun/sam/dta/dro)

Baca juga: Prediksi Liga Champions Porto vs Liverpool, Juergen Klopp Trauma Setelah Ditahan Imbang Tim Promosi

Baca juga: BERITA LENGKAP : Naik KA dan Pesawat Tak Perlu PeduliLindungi

Baca juga: Alasan Kenapa Hotel dan Restoran Tolak Sertifikasi CHSE

Baca juga: Cara Membuat Donat Kampung Empuk dari Bahan Sederhana

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved