Kehamilan Tak Terencana dan Penikahan Dini Meningkat di Masa Pandemi, BKKBN Lakukan Hal Ini

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Di masa pandemi terdapat peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan atau
pernikahan di bawah umur.

Menanggapi hal tersebut,  Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa kehamilan tidak direncanakan setidaknya dapat bersumber pada dua hal.

Yakni pasangan usia subur yang tidak segera melakukan kontrasepsi pasca persalinan atau abortus, serta kehamilan tanpa pernikahan.

Baca juga: Heboh Penemuan Mayat yang Tinggalkan Pesan Game Over, Begini Kata Polisi

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 4 Kelas 2 SD Halaman 36 37 38 39 40 41 44 45 46 48 49, Menjaga Kebersihan Rumah

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 5 Halaman 97 98 99 100 101 102 Subtema 3 Pembelajaran 2 Udara Bersih

“Keduanya bisa terjadi karena mereka tidak memahami kesehatan reproduksi, sehingga perlu diberikan edukasi atau pemahaman terkait masalah ini,” ujar Hasto dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN Rabu (29/9/2021).

Untuk memberikan sosialisasi dan layanan kontrasepsi, BKKBN terus menggiatkan program keluarga berencana (KB) di daerah-daerah Indonesia, terutama selama masa pandemi COVID-19.

Banyak perempuan usia produktif yang tidak berani datang ke fasilitas keluarga berencana selama pandemi karena takut tertular virus corona.

Untuk mengatasi hal ini, BKKBN melakukan terobosan penyuluhan proaktif door to door (pintu ke pintu) untuk penyuluhan kontrasepsi dan mempermudah cara mendapatkan layanan tersebut.

“BKKBN mengubah strategi. Penyuluh kini boleh membawa alat kontrasepsi yang disampaikan ke fasyankes. Kami juga membuka layanan KB di banyak titik, juga meluncurkan Gerakan Sejuta Akseptor dan melakukan pemasangan alat kontrasepsi gratis, mudah diakses dan tersedia,” tutur Hasto.

Selain itu, BKKBN juga menyalurkan Dana Alokasi Khusus ke kabupaten/kota.

“Jika sebelum pandemi dana untuk program KB Rp 62 miliar, maka pada 2020-2021 ditingkatkan menjadi Rp400 miliar,” beber Hasto.

Klaim BPJS untuk pemasangan alat kontrasepsi juga dipermudah.

“Anggaran bisa diklaim ke dinas Keluarga Berencana kota setempat, terkait jasa bidan dan dokter yang melakukan jasa pemasangan
kontrasepsi,” imbuh Hasto.

Terkait edukasi reproduksi, Dokter Kebidanan ini menjelaskan pentingnya mengubah persepsi tentang pendidikan seksual, mengingat pendidikan ini sangat perlu dilakukan sejak dini, bahkan kepada anak-anak.

Pendidikan seksual, menurutnya, tidak sekadar tentang hubungan seksual, melainkan juga perlindungan kesehatan sehingga jangan dianggap tabu.

Karena itu, kepada orang tua dan pendidik, ia menyarankan memulai pembicaraan edukasi seksual dari sisi kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan usia, dituangkan dalam materi yang menarik dan penyampaian yang baik.

Agar anak nyaman, pemberian materi oleh guru atau coach sebaiknya yang berjenis kelamin sama dengan anak.