Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Anggota Komisi B DPRD Jateng Minta KKP Tinjau Ulang Kepmen Pungutan Hasil Perikanan

Para nelayan di Kabupaten Pati melakukan aksi demonstrasi penolakan pengenaan jenis dan tarif yang tertuang dalam Kepmen Nomor 86 dan 87 tahun 2021.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: moh anhar
Dokumentasi Fraksi PKS DPRD Jateng
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Setia Budi Wibowo. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Setia Budi Wibowo meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau ulang Kepmen KP Nomor 86 dan 87 tahun 2021 tentang kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Bowo, sapaan Setia Budi Wibowo, mengatakan dalam Pasal 2 Ayat (4), diberlakukan pra produksi, paska produksi dan penarikan dengan sistem kontrak. kemudian dalam pasal 20 disebutkan juga bahwa ada pungutan 10 persen dari hasil penjualan ikan.

"Keputusan Menteri KKP tersebut mencekik nelayan apalagi di tengah pandemi seperti saat ini," katanya, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Setelah Garasi Sepi, Sopir Taksi di Cimahi Ini Masuk Bawa Bensin dan Mulai Beraksi, 31 Taksi Hangus

Baca juga: Capaian Vaksin di Banyumas 44,7 Persen, Bupati Husein Optimis Bulan Oktober Sampai 50 Persen

Baca juga: Hizbul Wathan FC Dapat Pinjaman Dua Pemain Madura United, Modal Hadapi Laskar Mataram Petang Nanti 

Beberapa waktu lalu, para nelayan di Kabupaten Pati melakukan aksi demonstrasi penolakan pengenaan jenis dan tarif yang tertuang dalam Kepmen tersebut.

"Pemerintah kurang peka dalam membuat kebijakan, yang mana di sektor lainnya mendapatkan relaksasi karena pandemi, pada sektor kelautan perikanan menaikkan pungutan hasil perikanan," ucap Bowo.

Menurutnya, peraturan tersebut akan memberatkan nelayan dalam melaut karena biaya operasional yang cukup tinggi.

"Nelayan yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya kemudian dibebani pungutan yang tinggi, sama saja membunuh mereka perlahan," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta nelayan mengajukan judicial review terkait keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengingat saat ini telah diterapkan.

Ia juga kembali meminta KKP meninjau ulang Kepmen KP No 86 dan 87 Tahun 2021. Menurutnya, landasan kebijakannya tidak adil karena dasar dari kebijakan tersebut adalah menyamaratakan harga patokan ikan di seluruh wilayah Indonesia. Padahal kebutuhan serta hasil tangkapannya berbeda-beda di setiap wilayah.

Baca juga: Viral Ustaz di Sukabumi Tak Pakai Baju saat Pengajian, Disebut jadi Waliyullah, MUI Beri Tanggapan

Baca juga: Sampai ke Mimika Papua, Ganjar Pranowo Disambut Kethek Ogleng Banyumasan

Baca juga: Bocah di Solo Nekat Lempar Kereta Api Melintas, Diselesaikan Secara Kekeluargaan, Marahi Tuman! 

"Jangan jadikan menaikan pendapatan negara bukan pajak sebagai alasan untuk mencekik rakyat sendiri. Saya harap KKP meninjau ulang kebijakan tersebut," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved