3 Alasan Kenapa PKS Menolak dengan Tegas Penggunaan APBN dalam Proyek Kereta Cepat

TRIBUNJATENG.COM,  JAKARTA --  Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini memastikan PKS menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat.

Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 tentang tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Beleid tersebut membuka opsi pendanaan proyek melalui APBN. Jazuli menyebut terdapat tiga hal yang mendasari penolakan penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat.

Pertama prioritas penggunaan APBN harus ditujukan pada penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

"Beban penanganan covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini," ujar Jazuli dalam keterangan pers yang diterima Kontan.co.id, Senin (18/10).

Faktor kedua penolakan fraksi PKS didasari dengan inkonsistensi rencana presiden dalam pembangunan kereta cepat.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo bilang bahwa proyek kereta cepat murni investasi yang tidak menggunakan APBN.

Jazuli menyebut hal itu menunjukkan adanya kesalahan dalam tahap perencanaan.

Masukan

sejumlah pihak terkait cacatnya perencanaan proyek kereta cepat seharusnya menjadi evaluasi pemerintah.

Politisi PKS tersebut juga menyampaikan adanya indikasi kesalahan kalkulasi investasi dalam proyek kereta cepat.

Hal itu menjadi dasar ketiga bagi PKS untuk menolak penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat.

"Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga," ungkapnya.

Jazuli bilang saat ini beban utang Indonesia pun sudah menekan APBN. Fraksi PKS juga mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur.

Fraksi PKS juga khawatir terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) dapat bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran.