IHGMA DPD Jateng Datangi Kadinasporapar Sinoeng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Indonesian Hotel General Manager Assosiation (IHGMA) DPD Jawa Tengah meminta pemerintah untuk meninjau kembali terkait fungsi Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) dan pelaksanaannya di lapangan.

Hal tersebut dilakukan sejumlah pengurus dan anggota IHGMA dengan mendatangi kantor Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Sinoeng Noegroho Rahmadi untuk beraudiensi dan berdiskusi, Kamis (21/10/2021).

Dalam kesempatan itu, IHGMA juga meminta kelonggaran untuk bidang perhotelan supaya bisa mendapatkan kembali sertifikat CHSE tanpa dibebani biaya.

Sebab pasalnya, sertifikasi CHSE tidak lagi dibiayai pemerintah sehingga masing-masing tempat harus mengupayakan secara mandiri dan berbiaya.

"Tentu saja hal tersebut harus disuarakan supaya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, bahwa hotel adalah tempat yang aman untuk menyelenggarakan acara dengan standar prokes yang ketat terutama karena sudah melaksanakan protokol yang sesuai dengan yang disyaratkan dan menjadi bahan audit dalam CHSE.

(Soal CHSE) Setelah CHSE sudah berlangsung dan dilaksanakan di tahun pertama, tahun kedua di masa pandemi CHSE kembali disyaratkan untuk menjadi tolok ukur keamanan dalam penyelenggaraan acara dan tempat wisata untuk kembali beroperasional. Akan tetapi untuk kali ini sertifikasi CHSE konon kabarnya tidak lagi di biayai pemerintah. Hal ini tentu saja menjadi sebuah beban tersendiri bagi hotel dan managemennya, sementara saat ini bidang usaha perhotelan sedang berusaha untuk bangkit dan segera pulih kembali," ungkap Sekretaris Jenderal IHGMA DPD Jawa Tengah, Wening Damayanti seperti dalam keterangan tertulis yang diterima tribunjateng.com, kemarin.

Wening memaparkan, situasi pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi industri pariwisata dan perhotelan di seluruh Indonesia.

Hal ini berdampak terhadap banyaknya tenaga kerja di bidang perhotelan yang pada akhirnya harus di rumahkan untuk sementara waktu atau bahkan mengalami PHK.

Sementara hotel dengan manajemen yang ada menurutnya telah berupaya keras untuk bisa bertahan, minimal bisa menghidupi karyawan dan memenuhi kewajiban tetap atau fixed cost yang tidak bisa di hindari dalam operasional.

Adanya gerakan CHSE yang diinisiasi pemerintah bersama Kemenparekraf dan sudah diimplementasikan oleh hotel-hotel yang sadar dengan fungsinya, menurutnya pula kenyataan tidak sepenuhnya mendatangkan hasil yang positif bagi hotel.

Terutama setelah kebijakan pemerintah yang bertubi-tubi dalam pembatasan kegiatan masyarakat membuat hotel semakin terpuruk.

"Kami berharap dengan adanya penyampaian aspirasi ini, para pelaku industri pariwisata dalam hal ini secara khusus adalah bidang perhotelan akan mendapatkan perhatian dan solusi untuk tetap bisa menjalankan operasional secara terukur dan termonitor. Hal ini demi menyelamatkan kelangsungan hidup para hotelier yang telah sangat terdampak selama masa pandemi," ungkapnya. (*)