Breaking News:

Berita Kudus

Melalui Perkada, BLT Buruh Rokok di Kudus akan Cair

Anggaran perubahan Kabupaten Kudus 2021 bisa dilaksanakan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Bupati Kudus HM Hartopo 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Anggaran perubahan Kabupaten Kudus 2021 bisa dilaksanakan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Hal itu merupakan buah dari konsultasi Bupati Kudus berikut tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"APBD perubahan tentunya (melalui) Perkada. Perkada merupakan penjabaran bupati dan kemarin sudah konsultasi Kemendagri yang pada intinya Mendagri welcome," ujar Bupati Kudus Hartopo, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Komplotan Pencuri Spesialis Pembobol Kost Komplek Kampus Unsoed Berhasil Dibekuk Polisi

Baca juga: Farmasi Unissula Semarang Ubah Ampas Kopi Jadi Produk Bernilai Tinggi

Hartopo melanjutkan, dari konsultasi dengan Kemendagri, ketika ada program yang dinilai penting dan harus dijalankan, maka boleh untuk direalisasikan.

"Tapi memang betul-betul urgen, tidak boleh yang sifatnya yang penting bisa terserap anggaran," tandas dia.

Di antara beberapa program yang dinilai mendesak harus segera dijalankan di anggaran perubahan yakni gaji untuk pegawai outsourcing.

Sebab, beberapa bulan terakhir pegawai outsourcing di lingkup Pemkab Kudus belum menerima gaji.

Selain itu, yakni pembayaran tunggakan listrik untuk penerangan jalan umum dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh rokok.

Pemkab Kudus sudah berencana menyalurkan BLT untuk buruh pabrik rokok sebanyak 63 ribu orang. Alokasi anggarannya sebesar Rp 40 miliar yang digunakan dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Selain itu yang urgen di antaranya pembangunan pascabencana kemarin untuk perawatan pemeliharaan jalan atau tanggul. Mungkin yang lain susulan," kata dia.

Baca juga: Memanfaatkan Role Playing pada Pembelajaran Biologi Sintesis Protein

Baca juga: Cara Dapat Cuan dari Helo Aplikasi Penghasil Uang Tonton Video, Baca Berita Hasilkan Saldo DANA

Diketahui, untuk APBD Perubahan Kudus 2021 disahkan oleh DPRD dan bupati pada 19 Oktober 2021. Padahal ketentuan dari Kemendagri terakhir yakni 30 September 2021.

Keterlambatan tersebut akhirnya membuat pemerintah provinsi tidak mengevaluasi APBD Perubahan Kudus. Akhirnya, keputusan akhir berada di Kemendagri. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved