Berita Banyumas
Beredar Video Bupati Banyumas Tolak OTT, Achmad Husein Jelaskan: Waktu Rapat Suasana Hening Mencekam
Video berdurasi 24 detik menunjukan Bupati Banyumas, Achmad Husein tengah berpidato takut dan tidak mau di OTT
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muslimah
TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Video berdurasi 24 detik menunjukan Bupati Banyumas, Achmad Husein tengah berpidato takut dan tidak mau di OTT viral.
"Kami para kepala daerah takut dan tidak mau di OTT.
Jadi mohon kepada KPK, mohon sebelum OTT kami dipanggil dulu," ujar Husein dalam pidatonya.
Menanggapi beredarnya video itu, Husein mengklarifikasi saat itu sedang ada diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah).
"Bukan penindakan, yang namanya pencegahan kan ya di cegah bukan ditindak.
Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan. Salah satunya tentang OTT," katanya.
Ia menambahkan, dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan memajukan daerahnya.
"Belum tentu dengan di OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik.
Serta yang di OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan," ungkapnya kepada Tribunbanyumas.com.
Menurutnya, melihat Kabupaten yang pernah di OTT kemajuannya hampir pasti lambat karena semua ketakutan berinovasi dan suasana pasti mencekam.
Ketakutan tetap ada walaupun tidak lagi ada korupsi.
"Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama di ingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara kalau perlu 5 kali lipat," terangnya.
Menurutnya itu akan membuat seseorang bangkrut dan takut berbuat lagi.
"Toh untuk OTT sekarang KPK dengan alat yang canggih satu hari mau OTT 5 bupati juga bisa," katanya.
Ia menekankan, pada video itu adalah ranah diskusi pencegahan bukan penindakan.
Bahkan, lanjut dia, cuplikan videonyapun tidak lengkap.
"Tapi kalau mau OTT nggih monggo sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90 persen akan kena semua.
Walau kecil pasti Bupati ada masalahnya.
Cari saja salahnya dari begitu banyak tanggungjawab yang diembannya mulai dari Presiden sampai dengan Kades pasti akan ditemukan salahnya walau kadarnya berbeda beda," tambahnya.
Ia justru menilai, semestinya perlu dihargai ada Bupati yang berani penyampaian pendapat.
"Waktu rapat suasana hening mencekam dan sunyi.
Saya coba beranikan diri, karena Insya Alloh saya yakin tidak ada masalah," ungkapnya. (Tribunbanyumas/jti)
