Fokus : Bansos Banses

Oleh Sujarwo

Wartawan Tribun Jateng

Ban merupakan salah satu komponen terpenting dalam kendaraan. Ban lah yang menghubungkan langsung kendaraan dengan jalan. Lebih lengkapnya, fungsi ban untuk menahan beban, meredam guncangan, meneruskan tenaga dari mesin, dan memaksimalkan fungsi pengemudi.

Apa jadinya jika ban mesin transportasi itu, baik sepeda, sepeda motor, mobil, truk dan bus, kempes. Atau istilah lainnya “ngeses”, keluar anginnya karena bocor.

Gara-gara banses (ban ngeses), pengendara maupun penumpang jadi repot. Lebih repot dan bikin susah kalau banses terjadi di jalan sepi, jauh dari tempat tambal ban.

Itu ban dalam dunia otomotif. Dalam dunia sosial, ban di sini berarti bantuan yang tentunya untuk orang susah. Populernya disebut bansos, singkatan dari bantuan sosial.

Salah satu program dari Kementerian Sosial (Kemensos) ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Tak bedanya ban, bansos untuk meringankan beban keluarga tidak mampu dalam menjalankan roda perekonomian mereka. Untuk meredam guncangan hidup mereka, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang.

Sangat merepotkan rakyat jika bansos ngeses, atau jadi banses. Ban yang sedikit banyak meringankan beban hidup rakyat miskin, bikin pilu jika ngeses atau bocor.

Ironisnya bansos jadi banses tak jarang terjadi di negeri ini. Bahkan, yang paling bertanggung jawab mengelola-menjaga ban tersebut malah membocori. Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Batubara, salah satunya.

Juliari Batubara akhirnya dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19.

 Di tengah wabah corona, ia menerima suap Rp3 2 miliar lebih dari rekanan penyedia bansos di Kemensos. Jatah bansos yang mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya.

Pengganti Juliari, Tri Rismaharini, langsung ngegas untuk memperbaiki ban rawan bocor itu. Target awalnya membenahi data bansos. Risma, panggilan akrabnya, lantas rajin turun ke lapangan. Dalam sidak, ia pernah dibikin jengkel.

Saat sidak di Tangerangan pada 28 Juli 2021, Risma geram mendengar keluhan Maryanih, warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ia curhat bahwa harga komponen barang yang diterimanya tak genap Rp 200.000. Ada selisih Rp 23.000, setelah paket barang itu dihitung Satgas Pangan/Mabes Polri. "Coba bayangkan Rp 23.000 dikali 18,8 juta," ujar Risma mangkel.