Breaking News:

Berita Jateng

UMP Jateng 2022 Ditetapkan, Ini Besarannya, Perusahaan Abaikan Struktur dan Skala Upah Kena Sanksi

Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rival al manaf
tribunjateng/dok
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah menetapkan nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sebesar Rp 1.367.000. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.

Penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Baca juga: Fakultas Hukum UMP Purwokerto Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Baca juga: Perjuangkan Nasib Buruh, Gubernur Ganjar Pranowo Kaji Penetapan UMP Ganda

Baca juga: UMP akan Ditetapkan Gubernur Selambat-lambatnya 21 November, KSPI Jateng Minta Upah Naik 10 Persen

Pengumuman UMP termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Dengan terbitnya SK tertanggal tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP tahun 2022 resmi naik  0,78 % atau sebesar Rp 1.812.935.

"UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun," kata Ganjar, dalam rilisnya, Minggu (21/11/2021).

Dalam SK tersebut, Ganjar juga menegaskan dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah. Yakni perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Besarannya juga tidak sembarangan. Namun harus memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

"Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022," tulis Ganjar dalam diktum keenam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur.

Baca juga: Hasil Liga Italia Lazio vs Juventus, Bonucci Menjelma Ronaldo Cetak Dua Gol Penalti di Olimpico

Baca juga: Diduga Mau COD Sabu, Pemuda Asal Solo Ditangkap Polres Wonogiri saat Duduk-duduk di Motor

Baca juga: Minimnya Peminat Asuransi Tani di Kota Semarang Diakui Sejumlah Petani, Ini Alasannya

"Perusahaan-Perusahaan untuk memperhatikan pekerja baik masa kerja kurang 1 tahun dan lebih 1 tahun sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan," kata Sakina.

Sakina menambahkan, perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jika ada temuan pelanggaran pelaksanaan agar dilaporkan di Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, LaporGub, Layanan Publik dan Call center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 089 652 933 444. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved