NGOPI SURUP : Suparno Jelaskan Julukan Ketua DPRD Termiskin di Jateng

TRIBUNJATENG.COM -- Ngopi Surup program wawancara eksklusif Tribunjateng.com kali ini dengan nara sumber Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno.

Pemred Tribun Jateng Erwin Ardian sebagai host dalam Ngopi Surup kali ini menguak tentang viralnya Ketua DPRD paling miskin di Jawa Tengah.

Bagaimana fakta sebenarnya? berikut ini petikan wawancara dalam video yang tayang di media sosial Tribun Jateng, dan disajikan kepada pembaca koran cetak, ditranskrip oleh reporter desk Kabupaten Sragen, Mahfira Putri Maulani.

Apa benar Bapak Ketua Dewan termiskin di Jateng?

Hehe... itu hanya lucu-lucuan saja. Memang saya melaporkan kekayaan sesuai kenyataan. Saya memberikan sertifikat ada hutang pinjaman di bank, ada rekening di bank, ada kemudian dipasrahkan ke sekretariat kemudian diketik.

Kebetulan salah satu pegawai sekretariat adalah tetangga saya. Jadi sudah tahu betul kondisi saya apa adanya.

Terus muncul berita saya jadi DPRD paling miskin. Perasaan saya tidak miskin, tidak kelaparan dan masih baik-baik saja. Saya juga tidak merasa kekurangan. Itu tolok ukur saya sebagai rasa syukur.

Saya tanya media kenapa saya dimasukkan jadi orang termiskin. Itu membuat saya menjadi banyak beban. Kalau saya dibilang miskin lalu mereka apa.

Kalau miskin tidak. Tapi kalau asetnya mungkin yang paling rendah di Jawa Tengah ya itu baru mungkin betul. Begitu. Dilihat dari aset yang dilaporkan saya terendah.

Bagaimana awal masuk politik?

Saya sampaikan dulu kepada teman-teman kalau ingin menjadi orang kaya jangan jadi orang politik, karena tidak ada tempatnya orang kaya masuk politik.

Kalau ingin kaya jadi pengusaha, kalau ingin menjadi anggota dewan banyak pembatasan. Terpeleset sedikit saja harus hati-hati.

Masuk dunia politik dulu saya memang menjadi penyedia jasa. Menyediakan jasa dengan keahlian dan keterampilan saya kalau ada yang menggunakan ya saya siapkan. Kalau pengusaha kan saya punya produk kemudian saya jual.

Saya lulus STM 1987 melamar ke Adhikarya diterima. Saya menjadi tenaga lapangan sampai 1996 saya keluar pulang kampung.

Selama bekerja di Adhikarya proyek sudetan kali Madiun paling terkesan, selain itu ada pengerjaan jembatan, jalan banyak lah di Ponorogo, atau Caruban.

Lalu pulang kampung babat alas lagi. Saya yakin semua ada yang mengatur yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Kita mengemban tugas kewajiban kepada keluarga, agama, negara. Saya yakin Tuhan akan memberikan jalan.

Saya anak petani yang tak bisa baca tulis. Anak kelima dari enam bersaudara. Semagat orangtua saya luar biasa, sehingga memberikan bekal ilmu adalah hal utama.

Latihan sendiri sebagai kontraktor listrik tiga bulan lalu jalan sendiri dan mendapat proyek. Pegang ketua penyedia jasa kelistrikan.

Saya tekuni dan mengenal almarhum Agus Wardoyo Ketua DPRD Sragen.

Kemudian pada 2001 saya sudah masuk PDIP, lalu 2009 masuk ke dunia politik diajak almarhum.

Panggung politik pertama Nyaleg 2009 dapil 1, terpilih. Jangan percaya kalau nyaleg harus punya banyak uang.

Yang terpenting adalah jaringan, punya komunitas, komunikasi yang baik. Jika hanya mengandalkan uang banyak tapi tidak dikenal masyarakat tidak akan dipilih.

Keluarga bagaimana Pak?

Memiliki tiga anak sudah kerja dua satu masih kuliah, sampai sekarang tiga periode di tahun 2019 menjadi ketua DPRD.

Bagaimana dulu penyesuaian dari pengusaha ke politik?

Kaget tidak, hanya saja pasti ada rintangan. Begitu saya menjadi anggota DPRD meskipun belum dilantik semua proyek di barang dan jasa off.

Semua dilepas begitu saja. Saya memegang teguh Siji Pesthi, Loro Jodho, Telu Wahyu. Itu semua ditentukan oleh Gusti Allah.

Bertemu istri di mana?

Saya dulu juga pacaran, ketemu di cembrengan. Sebelum dibuka mesin gula di PG Mojo, ada hiburan beranekaragam jualan bertemu di situ lalu berkenalan. Surat-menyurat.

Melihat perkembangan Sragen seperti apa Pak?

Bekerjasama sudah ada dasar hukum yang ada. DPRD mempunyai tiga pokok yang pertama legislasi, anggaran serta pengawasan.

Legislasi kita membuat peraturan sesuai dengan tingkatan, pengawasan mengawasi berapa besar APBD yang ada untuk ditindaklanjuti dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten.

Masih banyak masyarakat yang salah kaprah dikira teman-teman DPRD melakukan pengawasan total padahal bukan begitu yang dimaksud pengawasan adalah pengawasan dalam bentuk kebijakan dan penganggarannya salah satu contoh pembangunan jalan tuas a dan b ternyata belum dikerjakan atau terjadi kerusakan itu wewenang kami.

Anggota dewan itu harus bisa berkomunikasi dengan pemda, partai dan masyarakat. Tiga-tiganya harus terjalankan semua.

Ada pesan untuk masyarakat?

Segala sesuatu yang ada harus kita syukuri jangan terburu-buru semua sudah ada tempatnya sudah ada posisinya. Tetap harus semangat dan jangan malas-malasan. Tetap patuhi protokol kesehatan. (uti)

Baca juga: 5 Roket Hantam Pangkalan Militer Amerika di Suriah

Baca juga: Buah Bibir : Salshabilla Adriani Lanjutan Proyek Film

Baca juga: Jadwal Bola Liga Champion Malam Ini Inter Vs Donetsk, Man City Vs PSG, Atletico Vs AC Milan

Baca juga: Liputan Khusus : Wihaji Optimistis Serapan Anggaran Capai 90%