Hartopo‎ Optimalkan Serapan DBHCHT 2021 Pada Penghujung Tahun

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bakal mengoptimalkan penyerapan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2021.

Penyerapan anggarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 206 yang mengalokasikan anggaran kesehatan 25 persen, penegakan hukum 25 persen dan kesejahteraan masyarakat 50 persen dapat dijalankan seluruhnya.

Menurut Bupati Kudus, HM Hartopo memastikan anggaran DBHCHT dapat terserap secara optimal lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Karena PMK 206 ini memang penyerapannya tidak boleh untuk infrastruktur. Tapi tetap‎ kami serap optimal tahun ini," ujarnya.

‎Satu di antaranya yang akan dipastikan tetap berjalan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 41 miliar.

BLT yang semula direncanakan digeser untuk sektor kesehatan, harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh rokok.

Pihaknya memastikan, dalam waktu dekat BLT dapat segera dicairkan sebelum berganti tahun.

"Tahun ini kami pastikan BLT bisa dicairkan karena sudah dialokasikan dalam Perkada," kata dia.

‎Rencananya pemberian BLT itu juga akan dibantu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang diusulkan sebanyak 25 ribu orang.

"BLT dari provinsi ini masih menunggu," kata dia.

Selain mengoptimalkan serapan anggaran cukai untuk BLT, pihaknya juga fokus pada pengadaan alat kesehatan transcortical magnetic stimulation (TMS).

Dia menjelaskan, alat kesehatan TMS itu sudah dilakukan uji coba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.

"TMS kemarin sudah berlangsung dan ini masih proses. Rencana tahun ini berjalan," jelas dia.

‎Sejumlah alokasi anggaran DBHCHT 2021 diharapkan bisa berjalan sesuai mandatori dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono ‎memastikan seluruh alokasi anggaran DBHCHT yang diusulkan melalui APBD perubahan 2021 masuk penjabaran bupati dalam Perkada.