DPRD Dorong Bupati Kudus Buka Selter Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menyoroti adanya serapan APBD Kudus Tahun Anggaran 2025 hingga memasuki triwulan keempat masih cukup rendah.

Menurut dia, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan APBD adalah perubahan sistem lelang V5 atau platform pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Purchasing dengan katalog elektronik (E-Katalog) versi 5 berubah menjadi versi 6.

Perubahan tersebut dikeluhkan OPD-OPD lantaran SDM yang ada belum memahami betul sistem di dalamnya.

Baca juga: Keluh Buruh Pabrik Rokok di Kudus kepada Menteri Purbayu: Seminggu Cuma Kerja 3 Hari

Mengingat pelatihan yang diikuti V5, namun dalam pelaksanaannya justru dengan sistem terbaru V6.

"Soal minimnya serapan anggaran, yang kami terima mereka (OPD) masih pada bingung dengan sistem V6."

"Namun, kami minta segera menyesuaikan agar program kerja bisa dikebut."

"Apalagi soal infrastruktur, sudah memasuki musim penghujan."

"Jangan sampai kejar-kejaran dengan waktu, karena hasilnya kurang maksimal," terangnya, Jumat (3/10/2025).

Selain itu, Masan juga menyoroti adanya sejumlah OPD yang tidak memiliki pemimpin secara definitif.

Meski jabatan tersebut kini dijabat oleh Plt atau Plh, namun dalam pengambilan kebijakan memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga tidak berjalan dengan cepat.

Kondisi ini juga memicu rendahnya serapan APBD yang berjalan alot, bahkan terkesan lambat.

Sebagai ketua DPRD, Masan meminta agar bupati segera membuka seleksi terbuka (Selter) jabatan pimpinan tinggi pratama ,(JPTP) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan.

Baca juga: Kudus Paling Terdampak Pemangkasan TKD Rp357 Miliar, Ini Alasan Menkeu Purbaya Cegah Penyelewengan

"Ada beberapa batasan dalam pengambilan keputusan oleh Plt."

"OPD yang kosong segera lakukan pengisian selter agar roda pemerintahan bisa segera maksimal."

"Mendukung program visi misi Bupati dan Wakil Bupati," tuturnya.