DITUDUH Netizen Penahanan Bripda Randy Hanya Formalitas, Ini Tanggapan Polisi

TRIBUNJATENG.COM -- Dunia maya diramaikan netizen tentang isu penahanan Bripda Randy hanya formalitas membuat Polda Jatim gerah.

Dengan tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyatakan, pihaknya melakukan proses penegakkan hukum secara profesional.

"Kami Polda Jatim, bekerja secara profesional. Yang jelas kami memproses secara profesional," ujarnya saat dihubungi TribunJatim.com, Selasa (7/12/2021).

Sejak Sabtu (4/12/2021) kemarin, Bripda Randy telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak pidana aborsi.

Hal ini adanya isu yang mencuat keraguan dari netizen atas penanganan hukum kasus  dugaan tindak pidana aborsi NW (23) mahasiswi asal Mojokerto yang tewas menenggak cairan racun.

Belakangan media sosial (medsos), diramaikan kabar bahwa penahanan oknum anggota Polres Pasuruan, Bripda Randy Bagus (21) tersangka dugaan kasus aborsi, diduga formalitas semata.

Pasalnya, sejumlah akun medsos mendapati temuan dari foto tersangka yang berada di balik jeruji besi penjara, tidak dalam keadaan dikunci secara benar.

Selain itu, muncul pula narasi, bahwa upaya penegakkan hukum itu, bersifat sementara.

Dan, si tersangka; Bripda Randy, bisa lolos jeratan hukum, bila kasus yang menyeretnya itu, tidak lagi menjadi sorotan medsos di dunia maya.

Kini pemuda 21 tahun itu, terbukti terlibat dalam upaya aborsi sebanyak dua kali atas kehamilan yang dialami pacarnya, NW, pada Maret 2020 dan Agustus 2021 kemarin.

Dua kali upaya aborsi tersebut, diduga kuat menyebabkan NW mengalami tekanan mental, hingga membuat dirinya nekat mengakhiri hidup dengan cara menenggak cairan racun.

Aksi nekat mahasiswi jurusan Sastra Inggris di sebuah kampus negeri terkemuka di Kota Malang itu, dilakukan di dekat makam ayahandanya, di permakaman Dusun Sugihan, Desa Japan, Sooko, Mojokerto, Kamis (2/12/2021) sore.

Atas perbuatannya, Randy bakal dikenai sanksi etik kepolisian secara internal, Pasal 7 dan 11, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik. Dengan ancaman sanksi maksimal berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Tak hanya itu, pelaku juga bakal dikenai Pasal 348 Jo Pasal 55 KUHP. Tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Karena, pelaku mengakui perbuatannya dihadapan penyidik, bahwa dirinya melakukan perbuatan aborsi tersebut menggunakan sarana obat khusus penggugur kandungan.