BERITA LENGKAP : Luhut Klaim Kasus Covid-19 Terus Menurun, PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 3 Minggu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 di Jawa-Bali.

Kebijakan itu diperpanjang selama tiga minggu, yakni 14 Desember 2021-3 Januari 2022.

"Detail mengenai informasi ini akan disampaikan melalui Inmendagri yang akan berlaku selama tiga minggu ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring, Senin (13/12).

Luhut mengatakan, penerapan PPKM menunjukkan tren yang cukup stabil. Hal ini dibuktikan dari kasus Covid-19 yang masih berada pada tingkat cukup rendah.

Berdasarkan hasil asesmen hingga 11 Desember 2021, hanya tersisa 10 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang berada pada level 3 atau 7,8 persen dari total 128 kabupaten/kota di Jawa-Bali.

Kemudian, ada 13 kabupaten/kota yang masuk ke level 1. Namun demikian, terdapat empat kabupaten/kota yang naik ke level 2.

"Saat ini pula angka kasus konfirmasi masih terus dapat dijaga dan penurunannya masih di angka 99 persen sejak puncak kasus pada bulan Juli lalu.

Selain itu, juga dapat disampaikan bahwa kasus aktif dan jumlah rawat di Jawa-Bali terus mengalami penurunan," ujar Luhut.

Meski situasi pandemi menunjukkan perbaikan, Luhut mewanti-wanti masyarakat untuk tak euforia berlebihan, apalagi jelang libur Natal dan tahun baru.

Ia mengimbau semua pihak untuk terus mengingat dan mawas diri bahwa pandemi belum berakhir.

Oleh karenanya, masyarakat diminta tetap patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan. Luhut mengatakan, abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan berpotensi menaikkan kembali kasus Covid-19.

"Hari ini kita tidak perlu berjemawa dan berpuas diri akan hasil yang kita capai bersama hari ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita ke depan yang diakibatkan karena kelengahan dan kelalaian kita semua semuanya," kata Luhut.

ASN Tetap Dilarang Cuti

Di sisi lain, meski pemerintah telah membatalkan kebijakan penerapan PPKM Level 3 saat libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) di seluruh Tanah Air dan kebijakan larangan cuti, namun para pegawai pemerintah, yakni aparatur sipil negara (ASN) serta TNI/Polri tetap dilarang mengambil cuti saat periode Nataru tersebut.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, pegawai plat merah dilarang mengambil cuti meskipun kebijakan PPKM level 3 pada periode Nataru sudah dibatalkan.

Tak hanya itu, semua ASN juga tidak dilarang bepergian keluar daerah selama periode tersebut. ”ASN tetap tidak boleh mengambil cuti dan keluar daerah pada Nataru," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (13/12).

Ia menjelaskan larangan cuti bagi ASN itu termuat dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dalam surat itu tertulis bahwa ASN dilarang bepergian ke luar daerah selama periode Hari Raya Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Larangan ini berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Larangan itu tidak berlaku bagi ASN yang berada dan bepergian di area aglomerasi seperti Jabodetabek, Solo Raya, Bandung Raya, dan sebagainya.

Adapun ASN yang bepergian untuk tugas kedinasan harus memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Tjahjo menambahkan, ASN yang dalam keadaan terpaksa diperbolehkan ke luar daerah, misalnya keluarga inti sakit, meninggal dunia, atau lainnya. Namun harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya.

"Larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting bagi PNS. Juga cuti melahirkan atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar Tjahjo.

Ia menegaskan bahwa ASN harus turut membantu dalam menekan penyebaran Covid-19. “ASN harus tegak lurus terhadap instruksi, juga harus menjadi contoh penerapan protokol kesehatan,” kata Tjahjo.

Pegawai Swasta Boleh Cuti

Jika ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian selama periode Nataru, tidak demikian halnya dengan pegawai swasta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempersilakan karyawan swasta mengambil hak cutinya.

"Kami mempersilakan teman-teman pekerja atau buruh di sektor swasta mengambil hak cutinya. Namun ingat harus tetap menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsantizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya.

Ida mengatakan hal itu mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021. "Dalam SKB tersebut, dijelaskan bahwa cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan. Kami berharap keputusan ini benar-benar dipedomani oleh kita bersama," kata Ida.

Ia menjelaskan bahwa SKB tiga menteri itu mengikat bagi ASN dan pegawai BUMN. Sementara cuti untuk karyawan swasta atau buruh diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama.(tribun network/kps/yud/ras/dod)

Baca juga: Jadwal TV Televisi Hari Ini Selasa 14 Desember 2021 di Trans TV RCTI Trans7 GTV SCTV dan Lainnya

Baca juga: OPINI : Membangun Kecerdasan Ekologis Memanfaatkan Air Hujan

Baca juga: Hotline Semarang : Halo BPN Kenapa Berkas Pengukuran Tanah Lama Jadinya?

Baca juga: Fokus : Wisatawan Bencana