Berita Banjanegara
Warga Sulit Akses Vaksin karena Tak Miliki KTP, Dindukcapil Banjarnegara Jemput Bola
Setiap warga berhak mengakses vaksin untuk membentengi diri dari ganasnya Covid 19. Namun ada sekelompok warga yang kesulitan mendapat vaksin ini.
Penulis: khoirul muzaki | Editor: moh anhar
TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Setiap warga berhak mengakses vaksin untuk membentengi diri dari ganasnya Covid 19.
Vaksinasi Covid 19 terus digencarkan oleh pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
Cakupannya vaksinasi semakin lama kian merata dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat.
Rupanya, masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa mengakses program vaksinasi.
Meskipun di daerahnya kegiatan vaksinasi sudah berjalan.
Baca juga: Polisi Masukkan Anjing ke Rumah Anak Suratmi, Lansia Mati Tak Wajar: ada yang fitnah saya bunuh ibu
Baca juga: Harga Komoditas Cabai di Semarang Melambung Tinggi, Cabai Setan Sentuh Angka Rp 80 Ribu Per Kilogram
Alasannya, mereka belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat atau dasar mengikuti vaksin.
Padahal, masih banyak warga yang belum memiliki dokumen kependudukan dengan berbagai alasan.
Khususnya penduduk rentan, semisal warga binaan, lansia, hingga Orang dengan Gangguannya Jiwa (ODGJ) atau gelandangan.
Karena itu, di masa pandemi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Banjarnegara gencar melayani pencatatan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan.
Warga yang belum memiliki NIK bisa melapor ke Dindukcapil untuk dicatat. Sehingga mereka bisa segera mengikuti vaksinasi.
"Ada juga permohonan dari pemerintah desa, ada warganya yang sepuh gak punya dokumen kependudukan. Kami layani, " kata Kepala Dindukcapil Banjarnegara Tien Sumarwati melalui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Puji Estuti, Senin (20/12/2021)
Selain melakukan perekaman di kantor, pihaknya juga biasa jemput bola di rumah warga yang belum memiliki dokumen kependudukan.
Di antara penduduk rentan yang belum memiliki dokumen kependudukan adalah warga binaan dan penerima manfaat di panti sosial.
Pihaknya pun sempat menerima permohonan dari pimpinan lembaga pemasyarakatan untuk membantu administrasi kependudukan warga binaan.
Dari 101 warga binaan, kata Puji, sebagian mereka ternyata tak memiliki dokumen kependudukan.
Banyaknya tahanan yang tinggal di satu tempat membuat mereka rentan tertular Covid 19.
Vaksinasi jadi salah satu ikhtiar untuk membentengi diri dari risiko penularan itu.
Untuk mendukung program itu, pimpinan Lapas berkerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan semua warga binaan tercatat.
Petugas Dinas Dukcapil mendatangi Lapas untuk melakukan perekaman di tempat.
Setelah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) , para warga binaan bisa mengakses vaksinasi yang menjadi program utama pemerintah saat ini.
"Di LP, kami jemput bola melakukan perekaman, " katanya.
Aksi jemput bola untuk mencatat penduduk rentan juga dilakukan di Panti Pamardi Rahardjo, Bawang, Banjarnegara.
Kondisi mereka tak beda jauh dengan warga binaan. Sebagian mereka tidak memiliki dokumen kependudukan.
Maklum, sebagian dari mereka mulanya adalah gelandangan dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Di masa pandemi Covid 19, kesehatan mereka pun terancam. Bahkan, sejumlah ODGJ di panti itu sempat terpapar Covid 19.
Beruntung mereka sembuh tanpa gejala klinis yang berarti.
Di tengah gencarnya program vaksinasi, kelompok ini juga perlu dilindungi dari paparan virus.
Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap Isriadi Widodo mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Dindukcapil Banjarnegara untuk menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi para penerima manfaat.
Dengan begitu, mereka bisa mengakses program vaksinasi yang mensyaratkan adanya NIK.
Baca juga: Ditreskrimum Polda Jateng Tangkap Mucikari Selebgram, Transaksi Indehoy di Hotel di Semarang
Baca juga: Rektor UIN Semarang Buka Kongres Ke-2 Kalam Walisongo
Karena sudah terjalin sinergitas, proses perekaman bagi warga panti tidak susah.
Kini, ia memastikan hampir seluruh penerima manfaat di Panti Pamardi Rahardjo telah divaksin.
Kecuali dua penerima manfaat yang belum melakukan perekaman karena belum lama masuk di panti.
"Termasuk 28 orang yang purna bina juga sudah divaksin," katanya. (*)
