Berita Semarang

Refleksi Pendidikan 2021: dari Learning Loss hingga Kebijakan Pemerintah Pusat-Daerah Tak Sinkron

Indonesia miliki peluang besar jadi negara besar lantaran bonus demografi-digital.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: sujarwo
Refleksi Pendidikan 2021: dari Learning Loss hingga Kebijakan Pemerintah Pusat-Daerah Tak Sinkron
Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto
Ketua PGRI Jateng, Muhdi (kiri) saat berbicara pada webinar refleksi pendidikan.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bangsa Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara besar. Lantaran, memiliki bonus demografi dan digital.

Cara untuk meraihnya melalui pendidikan. Namun demikian, pandemi menjadi permasalahan dan berdampak pada semua sektor termasuk pendidikan.

Hantaman pandemi menjadi tantangan karena proses pembelajaran dilakukan secara daring atau online untuk mengurangi perjumpaan yang berisiko penularan covid.

Masalah selesai? Tidak. Problem baru muncul saat proses pembelajaran daring: dari kuota, gawai, dan sinyal. Infrastruktur akses internet belum sepenuhnya merata di Indonesia.

"Dan ternyata, pembelajaran online memiliki risiko. Terjadi learning loss karena teknologi tidak bisa menjangkau semua anak negeri dalam proses pembelajaran," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah, Muhdi saat webinar refleksi pendidikan, Kamis (30/12/2021).

Muhdi menyebut berdasarkan data di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kehilangan capaian pembelajaran atau learning loss dalam penguasaan kompetensi literasi dan numerasi sebanyak 20 persen peserta didik.

"Ini (learning loss) masalah sangat serius. Kenapa terjadi? Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. Yakni jaringan yang menjangkau semua, gawai, dan pendampingan orang tua yang tidak optimal dilakukan karena orangtua juga memiliki pekerjaan," terangnya.

Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka (PTM) harus dilakukan meskipun pada masa pandemi. Tentunya dengan syarat dan aturan ketat terkait protokol kesehatan.

Langkah tersebut harus dilakukan karena yang paling adaptif untuk mencegah penularan sekaligus learning loss.

Persoalan lain yang  menjadi perhatian pada dunia pendidikan yakni terkait rekrutmen guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pemerintah dinilai gagal terkait program 1 juta perekrutan guru PPPK. Bagaimana tidak gagal, usulan formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak sesuai fakta jumlah kebutuhan.

Belum lagi jumlah yang diusulkan tidak semuanya disetujui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Tidak match (sinkron) antara pemerintah pusat dan daerah. Pusat minta 1 juta, tapi usulan yang masuk dari pemerintah daerah hanya 500 ribu," ucap Muhdi.

Pemerintah pusat dan daerah terlihat 'tidak harmonis' juga terlihat pada sejumlah kebijakan lain. Misalnya, pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri memperbolehkan sekolah mengadakan PTM terbatas. Namun, yang terjadi, ada kepala daerah yang tidak mau PTM diadakan.

"Begitu juga dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah, yang mana pemerintah pusat meminta ada diklat untuk kepala sekolah sebagai persyaratan. Namun, pemerintah daerah tidak mau mengadakan diklat. Ini kan tidak sinkron," tegasnya.

Muhdi berharap pada 2022, ada sejumlah pembenahan pada sektor pendidikan. Dengan begitu, sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa unggul melalui pendidikan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved