Breaking News:

Insentif Pajak Beli Rumah Diperpanjang hingga Juni 2022, Besarannya Dikurangi 50%

diskon pajak untuk pembelian rumah baru bakal diperpanjang sampai Juni 2022, tetapi besaran dikurangi.

Editor: Vito
tribunjateng/raka f pujangga
ilustrasi - Konsumen melihat-lihat rumah subsidi 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan insentif pajak untuk pembelian rumah baru bakal diperpanjang sampai Juni 2022.

Keputusan ini menyusul disetujuinya beberapa stimulus termasuk soal Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) oleh Presiden Joko Widodo.

"Insentif fiskal PPN DTP untuk perumahan disetujui (diperpanjang tahun depan) oleh Pak Presiden (Jokowi)," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (30/12) lalu.

Namun demikian, besaran insentif pajak pembelian rumah ini dikurangi. Mantan menteri perindustrian ini mengungkapkan, pembelian rumah sampai Rp 2 miliar hanya mendapat insentif pajak 50 persen.

Tadinya, insentif pajak untuk pembelian rumah sampai Rp 2 miliar mencapai 100 persen alias benar-benar dibebaskan. Pengurangan insentif serupa juga berlaku untuk harga rumah dari rentang Rp 2 miliar-Rp 5 miliar.

"Besarannya dikurangi dari yang Rp 0-Rp 2 miliar menjadi sebesar 50 persen, Rp 2 miliar-5 miliar menjadi sebesar 25 persen. Dan untuk itu (PPN DTP-Red) juga bisa diberikan pada mereka yang bisa berkontrak di depan (akad-Red) sehingga ada waktu untuk membangun," bebernya.

Sementara itu, terkait dengan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk sektor otomotif hingga kini masih dikaji.

Airlangga menyatakan, pemerintah bakal mempertimbangkan beberapa aspek sebelum memutuskan memperpanjang.

"Terkait usulan otomotif (insentif PPnBM-Red) ini masih dibahas, karena kami masih perlu pembahasan lebih lanjut," beber dia.

Sebagai informasi, perpanjangan insentif PPN DTP untuk sektor properti bukan satu-satunya yang diperpanjang.

Presiden Jokowi juga menyetujui perpanjangan bantuan tunai untuk pedagang kali lima (PKL) dan warung sebesar Rp 1 juta.

Hingga kini, teknisnya masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Kendati demikian, pihaknya akan mendorong program berjalan, termasuk program memperkecil tingkat kemiskinan ekstrem di kuartal I/2022. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved