Breaking News:

Berita Pendidikan

Rekrutmen PPPK Guru: Honorer Penuh Senyum, Sekolah Swasta di Jateng Pusing

Pemerintah meniadakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru. Sebagai gantinya, guru akan diangkat melalui formasi PPPK

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Tangkapan layar Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Tengah, Karnadi Hasan saat berbicara pada webinar dampak rekrutmen PPPK 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah meniadakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru. Sebagai gantinya, guru akan diangkat melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan rekrutmen PPPK ini disebut sebagai upaya pemerintah memberikan kejelasan status dan jaminan kesejahteraan kepada guru honorer.

Pada tahap pertama rekrutmen PPPK, guru honorer di sekolah negeri menjadi prioritas.

Saat ini, proses rekrutmen PPPK masuk pada gelombang kedua. Dimana, guru di sekolah swasta atau yayasan diperbolehkan mengikutinya.

Namun nyatanya, tidak semua suka dengan kebijakan ini. Banyaknya guru sekolah swasta diterima guru PPPK membuat pusing sekolah. Guru yang lolos PPPK harus pindah tugas ke sekolah negeri.

"Kegelisahaan muncul, khususnya penyelenggara sekolah swasta. Kegelisahaan dalam dampak yang dirasakan terkait rekrutmen guru honorer PPPK.

Kembalikan guru kami yang lolos PPPK ke sekolah asal," kata Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Tengah, Karnadi Hasan, saat webinar terkait dampak rekrutmen PPPK, Rabu (12/1/2022).

Jika guru swasta yang lolos PPPK kembali ke sekolah asal, kata dia, memberikan keuntungan memajukan pendidikan di sekolah tersebut dan pendidikan di daerah tersebut pada umumnya.

Apalagi, guru swasta yang lolos PPPK tersebut dijadikan guru penggerak seperti halnya program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Persoalan ini membuat sekolah kelimpungan. Yang mana, saat tahun ajaran baru, ketika sekolah sudah siap melakukan kegiatan belajar mengajar, tetapi banyak guru yang diterima PPPK.

"Kami meminta, agak menuntut pemerintah mendengar dan memperhatikan aspirasi kami terkait guru swasta di program PPPK. Kembalikan itu," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Semarang, Sri Sugianto menuturkan puluhan tahun yayasan membimbing dan membina guru kemudian banyak yang tanpa izin mendaftar mengikuti seleksi PPPK.

"Kalau diterima kami bersyukur. Tapi yayasan merasa kehilangan. Saat ini kan ada kebijakan guru penggerak, sebaiknya guru yang diterima PPPK, dikembalikan ke sekolah swasta, sekolah asal sebagai guru penggerak," ucap Sri Sugianto.

Ia juga menyinggung terkait banyaknya guru swasta yang diterima masuk pada seleksi PPPK membuat cemburu guru honorer di sekolah negeri. Dikhawatirkan, muncul konflik baru di kemudian hari.

"Kami sebagai anak, telah lama mengabdikan diri di dunia pendidikan. Kami minta harga teman-teman sekolah swasta yang sudah mengabdi lama," tandasnya.(mam)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved