Berita Kudus

Bupati Kudus Hartopo Tegaskan Desa Wisata Harus Maksimal Kembangkan Potensi Daerah

Bupati Kudus HM Hartopo ingin desa-desa di Kudis yang telah mendapat legalitas sebagai desa wisata supaya mengembangkan potensi wisatanya.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: moh anhar
Diskominfo Kudus
Bupati Kudus HM Hartopo saat peluncuran desa wisata di Desa Pedawang beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo ingin desa-desa di Kudus yang telah mendapat legalitas sebagai desa wisata supaya mengembangkan potensi wisatanya secara maksimal.

Ketika tidak ada perkembangan sama sekali, maka dia tidak segan-segan untuk mencabut status desa wisata yang sebelumnya telah dilegalkan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkannya.

"Waktu rintisan desa wisata kami berikan SK saya bilang, ketika tidak ada perkembangan SK ini saya cabut. Saya memang seperti itu ketika saya memberikan SK desa wisata rintisan ketika tidak ada perkembangan SK ini akan kami cabut, buat apa kasih SK tapi ternyata justru tidak dikelola dengan baik tidak ada perkembangan potensi yang ada bisa dimanfaatkan," kata Hartopo.

Baca juga: Janda Muda Ditemukan Meninggal dengan Luka Tikaman, Pemuda Desa yang Tiba-tiba Menghilang Dicurigai

Baca juga: BERITA FOTO : Wisata Kota Lama Semarang Pekan Ini

Hartopo kembali menegaskan, potensi wisata di desa yang telah mengantongi status desa wisata supaya dimaksimalkan.

Kalaupun sudah dikembangkan, agar lebih ditingkatkan produktivitasnya.

"Potensi yang ada di desa segera memang lebih diproduktifkan. Jangan sampai contoh kayak Wonosoco progres tidak ada. Memang pelru pendampingan," katanya.

Untuk saat ini Hartopo masih maklum karena dana desa sebelumnya tidak bisa diotak-atik.

Dana desa sebagian terserap untuk pemulihan dampak Covid-19 termasuk untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Tapi ke depan, menurut Hartopo, dana desa kiranya sudah ada kelonggaran yang bisa dugunakan untuk pengembangan desa wisata. 

"Kami memaklumi dengan adanya Covid-19 terhambat pembangunan desa. Tidak bisa ngotak-ngatik karena mandatori.

ni akan kami gerakkan karena dana desa kayaknya ada kelonggaran sedikit walaupun hanya 10 sampai 20 persen. Kemarin mandatorinya 40 persen untuk BLT, ini kayaknya minimal 30 persen bisa.

Bisa 10 sampai 20 persen dana desa untuk diluncurkan pengembangan desa wisata itu sendiri," kata dia.

Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang bertugas membidangi pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus telah diperintahkan Hartopo untuk senantiasa memonitor dan mendampingi desa wisata.

"Setiap tahun harus laporan ke saya untuk desa rintisan wisata, desa berkembang wisata perkembangannya kayak apa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved