Berita Viral
3 Alasan Kenapa Tahun 2022 Ini Pemerintah Tidak Buka Rekrutmen CPNS, Ada Perubahan Besar?
Tjahjo menuturkan, untuk tahun 2022 pemerintah akan fokus pada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) saja
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - Setidaknya ada tiga alasan besar kenapa di tahun 2022 ini pemerintah tidak menggelar perekrutan CPNS.
Yuk simak penjelasan menteri Tjahjo Kumolo
Berbeda dengan tahun lalu, di tahun ini pemerintah memutuskan untuk tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
Tjahjo menuturkan, untuk tahun 2022 pemerintah akan fokus pada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) saja.
Baca juga: Cara Menulis Surat Lamaran Menggunakan Bahasa Inggris yang Baik dan Benar Bisa Cek Grammar Disini
Baca juga: Viral Anak Sopir Taksi Kuliah Hingga ke Amerika, Kini Sedang Menabung untuk Orangtua Datang Wisuda
"Untuk seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini (2022), formasi untuk CPNS tidak tersedia," ujar Tjahjo, dikutip dari berita Kompas.com Rabu (19/1/2022).
"Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022," imbuh dia.
Lalu apa yang menjadi alasan pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS di tahun ini?
Melalui keterangan resminya, Tjahjo menjelaskan sejumlah alasan pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS 2022.
Berikut alasan pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS 2022:
Modernisasi birokrasi
Tjahjo menuturkan, kebijakan untuk merekrut PPPK, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju.
Kebijakan tersebut yakni jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan atau PNS lebih sedikit, dan jumlah government worker/public services (PPPK) lebih banyak.
"Mengacu kepada hal contoh baik tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat," kata Tjahjo.
Keterbatasan waktu
