LIPSUS : Tahun 2022 tak Ada Seleksi CPNS, Penghapusan Honorer Tak Berlaku Bagi Guru dan Nakes

Tapi tenaga kegiatan juga harus benar memperhatikan aturan kontrak kerjanya," jelas Wisnu.

Pihaknya menyarankan kepada instansi atau lembaga untuk menggunakan pihak ketiga dalam mengisi kekosongan tenaga penunjang. Seperti tenaga kebersihan, teknisi, driver, keamanan, dan lainnya.

"Namun harus melalui prosedur lelang. Jangan cari yang murah, tapi sesuai kualifikasi. Berdasarkan pengalaman di kantor kami, itu selalu dievaluasi tiap tahun.

Justru mereka senang, meskipun gaji tidak banyak. Karena dapat uang tambahan dari teman-teman yang menggunakan jasanya," pungkasnya.

Dialihkan ke Outsourcing

Menpan RB Tjahjo Kumolo belum mengeluarkan petunjuk teknis terkait penghapusan tenaga honorer 2023 . Maka, pemerintah daerah pun masih menunggu aturan tambahan terkait PP 49 tahun 2018.

Tenaga honorer yang semula mengisi kebutuhan tenaga kebersihan, keamanan, teknisi, maupun administrasi akan dialihkan menjadi outsourcing. Maka dari itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mengawasi proses perekrutannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, melalui Setyo Pamungkas bagian Hubungan Industrial, mengatakan sejauh ini pihaknya masih belum tahu teknisnya nanti seperti apa.

Namun, pada prinsipnya jangan sampai merugikan pelayanan masyarakat.

"Kalau dihilangkan jangan sampai layanan pendidikan nanti jadi tersendat. Sepertinya ada pengecualian untuk guru dan kesehatan. Tapi mereka masih diberi kesempatan untuk mendaftar di PPPK," ujarnya.

Untuk mengisi tenaga kebersihan, keamanan, teknik, dan lainnya bisa menggunakan penyedia jasa pekerja pihak ketiga.

Namun, upah yang diberikan berupa biaya umum bukan gaji.

"Saat ini sebenarnya beberapa instansi sudah melakukannya. Tapi jangan cari yang termurah juga, carilah yang sesuai dengan kualifikasi," tambahnya.

Bisa lelang

Untuk memilih penyedia jasa pekerja outsourcing bisa dengan lelang. Namun, khusus untuk instansi kecil bisa melalui penunjukan.