Pacu Hilirisasi Batu Bara: Jokowi: RI Tekor Rp 7 T/tahun untuk Subsidi Elpiji

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, beban negara untuk melakukan impor liquified petroleum gas (elpiji) cukup tinggi, mencapai Rp 80 triliun/tahun. Nilai itupun semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya subsidi elpiji untuk masyarakat mencapai Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Padahal, kecanduan impor elpiji dapat dihentikan dengan beralih ke penggunaan dimetil eter (DME) yang bersumber dari batu bara.

"Apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya, yaitu batu bara yang diubah menjadi DME," tegas Jokowi, di sela peresmian proyek DME di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1), dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (25/1).

Presiden menuturkan, hilirisasi batu bara menjadi DME atau gasifikasi dalam proyek yang dikembangkan oleh perusahaan patungan antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Products itu akan bermanfaat untuk mengurangi impor.

"Kalau semua elpiji nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp 60 triliun-Rp 70 triliun itu akan bisa mengurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar," jelasnya.

Berdasarkan laporan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, proyek hilirisasi itu akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 12.000-13.000 dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Products and Chemicals, serta sekitar 11.000-12.000 untuk yang dilakukan di hilir oleh Pertamina.

"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini (proyek DME-Red), 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus," ucapnya.

Jokowi memastikan proyek itu dapat rampung sesuai dengan rencana, yaitu 30 bulan. Sehingga, Indonesia bisa melepaskan diri dari ketergantungan impor elpiji sesegera mungkin.

"Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Products dan juga Menteri Investasi (selama-Red) 30 bulan, jangan ada mundur-mundur lagi," tukasnya.

Setelah proyek hilirisasi di Sumatera Selatan selesai, Jokowi mengharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan di tempat lain.

Hal itu dinilai penting karena proyek tersebut hanya bisa menyuplai elpiji di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, atau untuk sekitar 6 juta KK. "Kita memiliki deposit batu bara yang yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil," tambahnya.

Pemanfaatan DME sebagai bahan bakar energi memiliki keunggulan seperti mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon, dan nyala api yang dihasilkan lebih stabil.

Selain itu, pemanfaatan DME tidak menghasilkan polutan particulate matter (PM) dan nitrogen oksida (NOx); tidak mengandung sulfur, serta pembakaran lebih cepat dari elpiji.

Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME telah ditetapkan sebagai satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109/2020. Perjanjian proyek itu ditandatangani dengan kapasitas 1,4 juta ton di Tanjung Enim tanggal 10 Desember 2020.

Sementara Cooperation Agreement (CA) tercatat tanggal 11 Februari 2021, dan Cooperation Agreement Amendment (CAA) dan Conditional Processing Service Agreement (Conditional PSA) tanggal 10 Mei 2021 di Los Angeles, USA.

"Ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah, tetapi alhamdulillah hari ini. Meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (Kompas.com/Muhammad Idris)