Ini 6 Kebijakan Prioritas Bupati Purbalingga Tiwi untuk Tahun 2023

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi memaparkan 6 prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, Rabu (26/1/2022) di OR Graha Adiguna. 

Prioritas kebijakan ini dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok hasil evaluasi sampai dengan tahun 2021 dan isu strategisnya. 

Enam kebijakan prioritas tersebut, diantaranya:
 
1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat; 
2. Peningkatan Kualitas Manusia; 
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;  
4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan; 
5. Peningkatan Pelayanan Publik; 
6. Penguatan Desa. 

Hasil evaluasi capaian indikator makro Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 tercatat pertumbuhan ekonomi naik dari -1,23 persen jadi 3,43 persen pengangguran terbuka turun dari 6,1 persen jadi 6,05 persen, kemiskinan 16,24 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,97 jadi 69,15.

"Jadi pertumbuhan ekonomi bagus, pengangguran terbuka bagus karena turun dan tingkat kemiskinan kita masih meningkat. 

IPM mengalami peningkatan, jadi PR kita nomor satu adalah masalah kemiskinan," ujar Bupati Tiwi dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 ini.

Pada paparan ini, sekaligus disebutkan beberapa intervensi yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga dalam melaksanakan 6 kebijakan prioritas. 

Prioritas 1 yaitu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, akan diintervensi dengan kegiatan: peningkatan akses pangan utamanya bagi kelompok rentan; peningkatkan akses air bersih; penyediaan rumah layak huni.

Kemudian peningkatan akses sanitasi masyarakat; santunan kematian bagi keluarga kurang mampu; revitalisasi Rumah Singgah; peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial; fasilitasi dan bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Termasuk juga bantuan, bantuan jaminan sosial baik kepada orang dengan kecacatan berat (ODKB), santunan penderes jatuh, santunan anak yatim/piatu, santunan korban bencana alam. 

Yang tidak kalah penting, pemerintah harus bisa membangun sinergi dengan lembaga filantropi," kata Bupati sebagaimana dalam rilis. 

Prioritas 2 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia.

Strategi yang akan dilakukan yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara mendorong akreditasi paripurna puskesmas, penambahan 1 puskesmas yaitu di Gambarsari, dan meningkatkan kelas RSUD.

Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui bantuan AUSTS/Mageh Padha Sekolah, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan. 

Peningkatan cakupan pelayanan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak serta pengembangan kegiatan kepemudaan.